Pembangunan SSC di Kabupaten Sampang Tanpa Master Plan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) DIPANTAU: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang mengecek lokasi pembangunan Sampang Sport Center (SSC).

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Pembangunan Sampang Sport Center (SSC) di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang membutuhkan master plan. Tujuannya, sebagai pedoman untuk melakukan pemetaan maupun penataan terhadap sektor pendukung lainnya. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang Ummi Hanik Laila, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, pembangunan SSC diperlukan sinkronisasi dan penataan yang terintegrasi dari seluruh sektor. Bahkan, berorientasi terhadap pengembangan pusat keramaian wilayah. Dengan maksud, menampung keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Sehingga perlu menyesuaikan dengan hasil rumusan master plan yang sudah ditetapkan terhadap sektor lain, guna memancing terjadinya pusat keramaian.

Seperti, Taman Wiyata, Pembangun Tandon oleh Perumda Air Minum Trunojoyo maupun Pasar Sore di jalan Suhadak dan sebagainya. “Kami bersama tim, sengaja mendatangi kawasan yang di bangun SSC ini, untuk melihat langsung dan mendapatkan referensi dalam merumuskan master plan dan sinkronisasi dengan sektor lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang Barrul Alim mengaku, belum mengambil langkah dan upaya apapun terkait pembinaan terhadap PKL yang ada di daerah. Sebab master plan maupun layout dari SSC belum jelas dan konkrit. Sehingga harus dilakukan survei lebih lanjut.

“Sampai saat ini, kami masih menunggu master plan SSC ini jelas, untuk pemetaan dan sinkronisasi sektor lainnya, seperti penataan PKL dan semacamnya,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Bambang Indra Basuki menegaskan, kawasan SCC berdiri di lahan milik pemkab dengan luasan mencapai sekitar enam hektar. Pihaknya berharap, kawasan tersebut segera diberikan identitas atau tanda resmi. Sehingga masyarakat bisa memahami posisi kepemilikan lahan itu.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *