oleh

Pembangunan TPS3R di Waru Barat Didesak, DLH Minta Tambahan Rp1 Miliar

Kabarmadura.id/Pamekasan – Sempat bergejolak perihal pembangunan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS3R) di Desa Waru Barat, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dan tim anggaran (Timgar) menyetujui pembangunan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail menjelaskan, rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan untuk tahun ini yaitu membangun sebanyak tujuh TPS3R. Namun hingga saat ini masih terlaksana lima unit TPS3R.

Sementara sisanya hingga saat ini belum terlaksana termasuk di antaranya di Desa Waru Barat. Menurut Ismail, refocusing anggaran karena adanya wabah Covid-19 menyebabkan rencana pembangunan tersebut tidak berjalan lancar.

“Tempat boks-boks sampah di pinggir jalan itu sudah harus dihapus, di masing-masing kelurahan dibangun TPS3R,” ucapnya.

Namun, Politikus Partai Demokrat itu meyakini, di tahun ini pembangunan TPS3R bisa terlaksana. Sebab menurutnya, sejumlah persiapan sudah dilakukan, bahkan akses menuju lahan yang akan ditempati TPS3R telah dibangun.

“Karena di sana itu aksesnya sudah dibangun, lahannya sudah diuruk, maka kita minta bagaimana TPS3R di Waru itu bisa dilakukan tahun ini,” ulasnya.

Kepala DLH Pamekasan Amin Jabir menjelaskan, adanya refocusing anggaran cukup menjadi kendala.  Sebab, dari anggaran yang semula disiapkan Rp5,2 miliar dipangkas menjadi Rp2,5 miliar. Namun karena diprediksi tidak akan cukup, maka pada perubahan kegiatan anggaran (PAK) meminta tambahan Rp1 miliar menjadi total Rp3,5 miliar.

Jabir berharap pada Oktober mendatang ini semuanya bisa tuntas dilaksanakan. Tetapi hal itu menurutnya, tentu tergantung bagaimana kinerja sejumlah stake holder yang terilbat. Jabir menuturkan, dengan anggaran RP3,5 miliar tersebut diperkirakan akan bisa mencover 12 peta bidang dengan total 1,4 hektar yang akan dibebaskan di sekitar TPA.

“Ini bagus, seiring dengan keinginan perluasan masyarakat mau melepas. Karena di Jawa Timur ini sudah ada tujuh kabupaten/kota overload, resistensi masyarakat tinggi,” ulasnya. (ali)

Komentar

News Feed