Pembatik Saling Berebut Hak Paten, Pemkab Bangkalan Tawarkan Pilihan Lain

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) KESULITAN: Pembatik saling berebut hak paten, Pemkab Bangkalan libatkan kampus tawarkan pilihan lain

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Pengajuan hak paten untuk batik di Bangkalan sulit dilakukan. Begitu banyaknya motif dan corak membuat setiap pembatik dan kelompok pengusaha saling mengedepankan kepentingan kelompok untuk memiliki hak paten batik Bangkalan. Hal itu justru menimbulkan persaingan.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Bangkalan Agus Eka Leandy, pengajuan hak paten tidak sama dengan hak intelektual atau hak indikasi geografis. Hak paten harus memiliki kekhasan yang berasal dari daerah tersebut.

“Kalau hak paten ini kan istilahnya, satu untuk semua, dari pembatik untuk Bangkalan dan warganya,” jelasnya.

Untuk pengusulan hak paten, pihaknya harus menentukan terlebih dahulu yang akan diajukan. Sebab, jika motif yang akan diajukan, maka jumlahnya banyak, karena pembatiknya juga banyak. Sehingga banyak yang meminta agar batik miliknya yang dipatenkan.

Sedangkan untuk menentukan satu motif, sulit menemukan kesepakatan di antara pembatik. Sehingga jika nanti tetap tidak bisa bersepakat, maka usulan hak paten bisa saja tidak melalui motif, tetapi tekniknya.

Untuk menentukan jenis pengajuan tersebut,  Disperinaker Bangkalan harus melibatkan peran perguruan tinggi. Agar proses kajian dan analisa lebih mudah dilakukan.

Kerja sama itu dilakukan dengan salah satu kampus di Surabaya. Tujuannya, guna mempermudah kajian dan juga mendorong semangat pembatik agar segera bersedia dipertemukan dan memilih satu motif batik saja.

“Kalau nanti berjalan sesuai rencana, maka kemungkinan kita masih punya kesempatan besar,” terangnya.

Sedangkan menurut pengamat sosial Surokim Abdussalam, proses penentuan suatu karya untuk digunakan untuk umum memang tidak mudah, mengingat setiap karya yang lahir dari tangan pengrajinnya memang berbeda. Sehingga perlu pendekatan dan komunikasi intensif.

“Setidaknya jika pemkab dan pembatik bertemu dengan baik, ini sepertinya lebih mudah,” katanya.

Sedangkan untuk pengajuan hak paten untuk suatu daerah, menurut dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut, sebaiknya dilakukan segera, mengingat batik di Indonesia sudah meluas. Jika tidak, akan semakin banyak pembatik yang hanya mengusulkan hak kekayaan intelektual untuk karyanya.

“Malah nanti jadi masing-masing pembatik,  bukan untuk daerah,” tegas Surokim.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *