Pembebasan Lahan Bandara Sumenep Dianggarkan Rp5 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) PERSAWAHAN: Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, akan berupaya melakukan pembebasan lahan Bandara Trunojoyo.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Pembebasan lahan untuk mengoptimalkan Bandara Trunojoyo Sumenep, rupanya tidak mudah. Selain kebutuhan luasan lahan cukup banyak, belum diketahuinya pemilik lahan juga menjadi kendala utama. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Sumenep Indra Wahyudi, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya, kebutuhan lahan yang dibutuhkan mencapai 3 hektar. Sedangkan anggaran yang sudah disediakan untuk pembebasan lahan sebesar Rp5 miliar. Meski sudah ada ketetapan pagu anggaran, belum bisa dipastikan kebutuhan lahan sesuai target. Sebab, saat ini masih penyusunan dokumen.

Bacaan Lainnya

“Kalau kami hanya menerima beres nanti, persoalan harga dan sebagainya kami serahkan ke tim, agar bisa dikalkulasi dengan ketersediaan anggaran tahun ini, tetapi harga tidak akan mahal, karena tanah itu dibutuhkan sebagai fasilitas Negara,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan, proses pembebasan lahan tidak mudah. Terkadang, tidak sesuai dengan target yang dibutuhkan. Sepertihalnya, tahun 2020 perluasan lahan yang dibutuhkan 33 hektar dan sempat dianggarkan senilai Rp6 miliar dengan membebaskan sekitar 23 hektar lahan.

“Itu berdasarkan pengajuan dari pihak bandara dengan kebutuhan lahan yang cukup luas, rencana akan difungsikan untuk parkir, sedangkan kekuatan kami hanya 3 hektar,” tuturnya.

Pihaknya mewanti-wanti masyarakat, agar  tanah yang menjadi objek pembebasan dipermudah. Termasuk harga yang tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, sesuai dengan harga yang ada saat ini. “Itu tidak akan mahal, karena dibutuhkan Negara, syukur-syukur dibayar, kan sudah enak,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M Ramzi menyarankan agar pemerintah tidak terlalu meremehkan progres pembebasan lahan. Sebab, lahan bagi masyarakat sangat penting dan dijadikan sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga, pemerintah harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Itu soalnya sudah lama proses pembebasan tidak tuntas-tuntas, masak dari Dinas Perhubungan (Dishub), sekarang ditangani PU Cipta Karya, khawatir tidak kelar-kelar,” responnya.  (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *