Pembebasan Lahan Floodway Ikut Kandas

  • Whatsapp

Kabarmadura.id – Target Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam upaya penanganan bencana banjir tahunan, terancam gagal terealisasi. Pasalnya, rencana pembangunan floodway atau sodetan yang diwacanakan tahun lalu, belum bisa digelar tahun ini.

Terlebih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang masih disibukkan dengan pembebasan lahan. Selain itu, alokasi anggaran pembebasan lahan yang disiapkan Rp5 miliar dari dana alokasi umum (DAU) tersebut, digeser untuk dana pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) mendatang.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, DPUPR Sampang diketahui sudah mengambil ancang-ancang dalam pembebasan lahan. Tak tanggung tanggung, sodetan yang akan dibangun memiliki panjang 7 kilometer dan lebar 70 meter.

Sedikitnya, terdapat 237 lahan penduduk yang terdampak. Lahan itu terdiri dari rumah dan tambak yang melibatkan lebih kurang 25 warga.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir meminta supaya Pemkab Sampang betul-betul komitmen serta melakukan tindakan nyata dalam pembangunan sodetan. Karena, untuk meminimalisasi banjir tahunan, salah satunya pembuatan pompa banjir. Meskipun belum bermanfaat.

“Kami minta pembangunan sodetan ini harus terlaksana dan tidak ada masalah di kemudian hari,” katanya.

Dikatakannya, hingga kini pembebasan lahan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terlebih ada pergeseran anggaran untuk anggaran PSU. Oleh akrena itu, harus ada sosialisasi serta aksi yang tepat dalam pembebasan lahan. Untuk bencana banjir, pemkab sudah banyak melakukan cara. Seperti normalisasi sungai meskipun saat ini diproses.

“Kami minta pembangunan sodetan harus terlaksana. Perencanaan harus betul-betul matang. Supaya banjir di Sampang bisa diatasi betul,” tambahnya.

Pihaknya menuding, pergeseran anggaran tersebut hanya menjadi salah satu alasan Pemkab Sampang untuk menutupi kinerja yang tidak maksimal dan professional.

“Perubahan APBD tahun 2018 menjadi tameng Pemkab Sampang untuk berlindung dari kegagalannya, padahal kalau dari awal sudah terealisasi, kami yakni pergeseran anggaran tidak akan terjadi,” tagasnya.

Sayangnya, Kepala DPUPR Kabupaten Sampang belum bisa dikonfirmasi, bahkan saat dihubungi melalui jaringa selluler, juga tidak menanggapi. (awe/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *