oleh

Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Kamuning Temui Jalan Buntu

Kabarmadura.id/Sampang-Pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak jalan inspeksi normalisasi Kali Kamuning di Kabupaten Sampang, hingga kini masih proses tawar menawar harga. Pasalnya penetapan atau patokan harga maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dinilai terlalu murah.

Pemkab Sampang melalui Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar sosialisasi ganti rugi pada warga pemilik lahan terdampak jalan inspeksi normalisasi Kali Kamuning di Aula Bappelitbangda Sampang, Selasa (5/11/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Agus mengungkapkan, harga pembelian tanah yang dikeluarkan oleh tim taksir independen belum disepakati oleh pemilik lahan terdampak, sehingga masih proses tawar menawar dan akan masih diagendakan pertemuan lagi.

Harga tanah terdampak kegiatan normalisasi Kali Kamoning di Sampang yang ditetapkan oleh tim penilai appraisal independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni mulai dari harga terendah Rp175 ribu dan harga tertinngi Rp225 per meter. Sayangnya, harga yang ditetapkan itu, belum disepakati oleh warga terdampak.

“Nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi dengan warga pemilik lahan terdampak, karena saat ini masih belum ada kesepakatan, kami masih akan melakukan nego dengan warga,” kata Agus.

Jika warga terdampak bersikukuh harga lahan dinaikkan dari harga yang sudah dipatok KJPP itu, ungkap Agus, pihaknya masih harus berkoordinasi lebih lanjut dengan KJPP dan masyarakat, karena harus melihat dan disesuaikan dengan mampuan pemerintah daerah.

“Sebenarnya pembayaran ganti rugi itu, tidak boleh melebih harga yang sudah ditetapkan KJPP, tetapi kalau di bawahnya sangat dimungkinkan. Tetapi saat ini masih proses koordinasi lanjut dengan KJPP dan melakukan nego dengan masyarakat,”ungkapnya.

Sambung dia, penetapan patokan harga taksir pembelian tanah tersebut bukan berdasarkan zona tanah, melainkan menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP). Bahkan, warga saat menerima harga dari tim taksir tidak dikenai pajak jual beli.

Warga terdampak jalan inspeksi Kali Kamoning tersebut meliputi warga Desa Paseyan, Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Rongtengah dan Kelurahan Dalpenang.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Bappelitbangda Sampang Abdur Rahman mengungkapkan, dana ganti rugi lahan yang disiapkan oleh Pemkab Sampang tahun ini sekitar Rp2,7 miliar. Dana yang tersedia itu, diakui belum bisa membayar semua ganti rugi lahan terdampak, mengingat kemampuan keungan daerah sangat terbatas.

“Yang jelas, sampai tahun berapapun, pembayaran ganti rugi lahan ini tetap diusahakan terbayarkan, meskipun pengerjaan sudah selesai, karena kemampuan APBD sangat terbatas, maka terpaksa harus dibayar secara bertahap,”tukasnya.

Untuk diketahui, masa kontark proyek normalisasi Kali Kamuning berakhir di akhir tahun 2019 ini. Pelaksana proyek yakni PT. Rudy Jaya dan PT. Jati Wangi (KSO) melaksanakan proyek itu secara multi years contrak (MYC) selama tiga tahun.

Pada tahun 2017, nilai kontraknya sebesar Rp8,3 miliar, tahun 2018 sebesar Rp73 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp284 miliar. Namun hingga kini, ganti rugi lahan warga terdampak jalan inspeksi tak kunjung terbayarkan. (sub/waw)

Komentar

News Feed