Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Kali Kamoning Terganjal Anggaran

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) BERLANJUT: Alat berat jenis bego melakukan pengerukan di bantaran sungai Kali Kamoning Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pekerjaan mega proyek normalisasi sungai Kali Kamoning terus dilakukan. Meski pekerjaan sudah berlangsung, sejumlah lahan milik warga belum dilakukan pembebasan. Bahkan, tidak sedikit  lahan warga yang terkena jalur pemasangan corrugated concrete sheet pile (CCSP). Sebagian tanah yang dipastikan terdampak, disinyalir tidak langsung dibayar. Sehingga, tanah berstatus piutang.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sampang Indah Sri Wahyuni mengakui, jika tidak sedikit lahan warga yang terdampak pekerjaan proyek. Selain itu, permintaan kompensasi bersifat mendesak. Sedangkan, proses penganggaran masih mengalami kendala.

“Masyarakat meminta ganti rugi. Sementara kami belum bisa memenuhi permintaan mereka dengan cepat. Karena, biaya kompensasi direncanakan masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (3/8/2021).

Dia menuturkan, sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan tahun ini. Namun, ternyata anggaran yang dialokasikan harus dipangkas, akibat adanya refocusing tahap III. Sehingga, untuk sementara pemerintah menunda pembebasan lahan. Rencana pembebasan lahan, akan diambil alih BBWS. Namun, rencana itu juga terancam gagal. Sebab, info terakhir anggaran Pemprov terkena refocusing.

“Kami masih proses melobi masyarakat. Agar proyek tetap berlangsung. Sementara pembebasan lahan belum bisa dibayar,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Umi Hanik Laila mengungkapkan, selama ini sudah berusaha menyediakan anggaran pembebasan lahan. Namun, hal itu gagal akibat adanya beberapa peristiwa pemangkasan anggaran.

“Kami berharap, masyarakat bisa maklum. Lahan yang terkena proyek di Kali Kamoning tidak bisa dibebaskan tahun ini,” tuturnya.

Dia menegaskan, jika lahan milik warga dipastikan akan terbayar tahun depan. Sehingga, untuk sementara belum bisa dibebaskan sesuai rencana. Sebab, anggaran Rp10 miliar dari pemerintah daerah dihapus. “Sesuai analisis perhitungan kami, anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp21 miliar. Mudah-mudahan tahun depan anggaran pembebasan lahan tidak diotak-atik lagi,” harapnya.

Untuk diketahui, proyek itu sengaja dibangun untuk mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun. Bahkan, anggaran pembangunannya sudah tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Diperkirakan, akan menelan dana hingga Rp1,3 triliun. Sehingga, dipastikan pembangunan akan berlangsung hingga finishing. (man/ito)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *