Pembentukan AKD Dinilai Abaikan Tatib

  • Whatsapp
DIBENTUK: Sekretaris Komisi D DPRD Bangkalan menyerahkan nama-nama untuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, dinilai terlalu terburu-buru. Pasalnya, dalam pembentukan AKD tersebut masih menggunakan tata tertib (tatib) lama.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota legislatif dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Syafik. Menurutnya, pembentukan AKD tidak sesuai dengan tatib dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 34 Ayat 3 Huruf c.

Dimana PP tersebut berbunyi, pimpinan dewan memfasilitasi pembentukan AKD dengan anggota dewan. Dirinya menyayangkan langkah yang diambil oleh pimpinan sidang, sebab jika pembentukan AKD tetap dipaksakan, akan ada satu fraksi yang tereliminasi.

 

” Jum’at kemarin sudah disepakati PPP dapat 2 kursi, namun sekarang malah dikurangi dan sekarang ada satu fraksi yang malah overload perolehan kursi di AKD,” jelasnya, Senin (23/9).

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Suyitno mengatakan, sebelumnya PPP sebagai partai politik (parpol) pemerintahan melakukan skak atau setuju pembentukan formasi AKD pada rapat paripurna sebelumnya.

“Kalau tidak salah sudah mengatakan menerima, jadi AKD sudah benar. Sedangkan untuk tatib, bisa diselesaikan hari ini. Artinya tidak ada keseriusan dalam rapat paripurna ini,” jelasnya.

Anggota Fraksi Keadilan Hati Nurani Mahmudi menyampaikan, pembentukan AKD sudah melanggar PP No.12 pasal 34 ayat 3 huruf C. Padahal menurutnya, pembentukan AKD harus mengacu pada PP tersebut.

“Kita dipayungi hukum dan dilantik bersama. Jika ada peraturan yang diindahkan jangan sampai berharap bisa berjalan lancar,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Bangkalan ini menerangkan, pembentukan AKD di DPRD Bangkalan ibarat membuat rumah tidak ada pondasi kokoh yang memperkuatnya. Seharusnya, pimpinan DPRD membuat tatib yang baru sebagai pondasi sebelum pembentukan AKD.

“Tatibnya masih belum selesai kok sudah pembentukan AKD. Saya ingatkan jika pembentukan AKD ini tetap dipaksakan atau terlaksana, saya yakin akan menjadi efek buruk,” tuturnya. tandasnya. (ina/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *