oleh

Pembentukan Lima Pansus DPRD Bangkalan Dianggap Labrak Aturan

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pembentukan panitia khusus (pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif usulan eksekutif disoal. Sebab, pembentukan pansus pembahasan raperda itu dinilai melabrak regulasi yang ada.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 pasal 65 dan 64, menyebut bahwa pansus dibatasi dengan jumlah komisi. Di DPRD Bangkalan ada empat komisi, sehingga seharusnya membentuk 4 pansus dengan sekurang-kurangnya setiap komposisi pansus itu sama jumlahnya dengan jumlah anggota komisi. Sedangkan setiap komisi di DPRD Bangkalan berjumlah 12 orang. Sementara yang terjadi, Bamus DPRD Bangkalan membentuk lima pansus.

Lima pansus tersebut yakni Pansus I yang membahas perubahan Tata Tertib DPRD Bangkalan berjumlah 9 orang, Pansus II yang membahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah berjumlah 10 orang. Kemudian Pansus III yang membahas Raperda BUMD sembilan orang, Pansus IV yang membahas perubahan ketiga Perda Nomor 9 dan 18 Tahun 2010 sebanyak 9 orang dan terakhir Pansus V yang membahas Penyiaran Lokal Radio dengan jumlah anggota 9 orang.

Kendati pembentukan pansus mendapat kritikan, namun Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hosyan Mohammad mengatakan, itu tidak menyalahi aturan. Sebab, jika mengacu pada pasal 110 dan pasal 111 Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD Bangkalan,  batas maksimal anggota pansus 15 orang, bukan minimal.

“Sehingga urusan anggota berjumlah 9 atau 10 tidak masalah, tetap lanjut meski anggota pansus segitu. Minimal kalau regulasi itu bisa 9 orang,” terangnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 itu pula disebutkan, pembentukan pansus harus diparipurnakan. Menanggapi hal itu, Hosyan mengaku, bahwa Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bangkalan bukan mengubah atau membentuk pansus, tetapi mengagendakan paripurna pembentukan pansus.

“Mengagendakan paripurna jika terjadi suatu hal, kami mengagendakan paripurna,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mohammad Hotib mengatakan bahwa  sebelum regulasi itu diundangkan, ada tiga poin yang harus dipenuhi. Tiga poin tersebut, yakni membahas penyusunan disesuaikan dengan perundang-undangan. Kemudian yang kedua isi atau konten dan ketiga adalah kaitan dengan bidang kerja atau kemitraan.

Artinya suatu rancangan tidak serta merta bisa disahkan meski sudah melalui pembahasan politik atau kendati sudah disepakati antaranggota, harus difasilitasi ke gubernur.

“Khawatirnya adanya regulasi ini mengenyampingkan atau melampaui konten yang ada di undang-undang di atasnya,” tukasnya.(ina/mam/waw)

Komentar

News Feed