Pembentukan P2KD Ricuh, Pemkab Bangkalan Bakal Ambil Alih

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MENJELASKAN: Bupati Bangkalan saat menyampaikan penjelasan di Mall Pelayanan Publik Bangkalan Plaza lantai 3 beberapa waktu lalu Pembentukan P2KD Ricuh, Pemkab Ambil Alih

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) di Bangkalan terus menerus menimbulkan kericuhan. Kondisi itu membuat Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan bertindak tegas, bahkan mengambil alih pembentukan P2KD bagi desa yang berselisih.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (Fisib) UTM Surrokim Abdussalam menyampaikan, kondisi masyarakat Bangkalan menjelang pilkades nantinya akan menunjukkan cara dan dinamika yang berbeda. Sebab, masing-masing daerah sudah membebaskan diri dari unsur-unsur yang stagnasi.

Bacaan Lainnya

”Sudah menjadi hal yang lumrah, terlebih lagi, Bangkalan sudah tidak memiliki tokoh sentral,” jelasnya.

Menurutnya, kontestasi pemilihan kepala desa nantinya harus di atur dengan tertib, selain itu pemahaman prosedural terhadap sistematis pemilihan juga harus disampaikan atau di sosialisasikan. Sebab sudah menjadi tipikal dan cara masyarakat Madura secara umum, dan Bangkalan secara khusus, mereka tidak akan tanggung-tanggung dalam mendukung pilihannya.

”Kalau melihat dari kabar yang beredar, pro kontra saat pemilihan panitia ini menjadi cerminan, makanya pemerintah daerah harus lekas mengambil langkahnya,” ulasnya.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron memutuskan, bahwa pemkab sudah menetapkan target pembentukan P2KD. Yakni sampai pertengahan Februari 2021. Sehingga jika sampai batas waktu yang ditentukan masih ada desa yang berselisih atau belum membentuk P2KD, maka akan diambil alih oleh pemkab.

”Kalau nanti sampai pertengahan Februari belum terbentuk, maka akan kami ambil alih, kami yang akan membentuknya,” sebutnya.

Lelaki nomor satu di Bangkalan itu mengingatkan, agar masyarakat dan para tokoh masyarakat agar lebih mengutamakan asas kesepakatan atau saling bekerjasama dalam rangka menjelang kontestasi pilkades. Sehingga nanti bisa terlaksana dengan tertib.

”Saya harap setiap desa atau calon kepala desa, dapat menggunakan asas musyawarah dan mufakat desa, sehingga pemilihan dapat berjalan aman,” tuturnya.

Pemerintah juga akan melakukan kerja sama dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Bangkalan juga aparat penegak hukum (APH) demi terlaksananya pilkades yang aman dan kondusif.

”Kami sudah komitmen dan siap bekerja sama untuk mengkondisikan pemilihan ini,” pungkasnya. (km59/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *