oleh

Pemberlakuan Parkir Berlangganan di Sampang Molor, Dishub Berdalih Tunggu Perbup

Kabarmadura.id/SAMPANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang menargetkan pemberlakuan parkir berlangganan di wilayah itu pada bulan April-Mei 2019. Sayangnya, pemberlakukan parkir berlangganan gagal direalisasikan karena hingga kini belum ada regulasi berupa peraturan bupati (Perbup) yang mengatur terkait teknis pemberlakuan parkir berlangganan yang belum selesai.

Kepala Dishub Sampang M. Zuhri yang dikonfirmasi melalui Kasi Lalu Lintas Jalan (LLJ) Khotibul Umam membenarkan, rencana penerapan parkir berlangganan di sejumlah objek parkir di Sampang meleset dari target awal, karena perbupnya hingga kini masih digodok.

Sebelumnya pihaknya sudah menyusun rancana perbup parkir berlangganan itu, untuk diajukan ke Bagian Hukum Setkab Sampang dan bisa segera disahkan. Namun, draf perbup itu  terdapat beberapa kekurangan dan perlu digodok ulang, maka rencana pemberlakukan parkir berlangganan itu tidak sesuai agenda atau target awal.

”Pemberlakukan parkir berlangganan ini sudah melenceng dari target awal yakni bulan April-Mei, karena hingga saat ini perbupnya belum tuntas. Maka kami targetkan kembali pada bulan Juli mendatang,”ucap Khotibul Umam kepada Kabar Madura, Senin (6/5).

Ia membeberkan, pemberlakuan parkir berlangganan tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari jasa parkir. Jumlah kendaraan yang akan dikenakan parkir berlangganan atau wajib pajak, meliputi kendaraan roda dua dan tiga sebanyak 90.618 unit, roda empat 13.930 unit dan roda enam 152 unit.

Lanjut Umam, rancangan perbup yang mengatur parkir berlangganan itu diajukan kepada Bagian Hukum Setkab Sampang untuk disempurnakan dan dapat disahkan. Manakala Perbup parkir berlangganan itu sudah disahkan, tahapan selanjutnya yakni menjalin perjanjian kerjasama melibatkan tiga instansi, meliputi Pemkab Sampang, Bappedda Provinsi Jawa Timur dan Polres Sampang.

”Saat ini kami fokus menyelesaikan perbup pemberlakukan parkir berlangganan ini. Potensi kendaraan di Sampang terus meningkat maka PAD jasa parkir kendaraan harus naik,”ungkapnya.

Untuk diketahui, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam rencana penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Sampang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Sampang  nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum parkir kendaraan. Di sisi lain, rencana pemberlakukan parkir berlangganan itu, dalam rangka menaikkan target retribusi parkir tahun ini menjadi Rp1,5 miliar sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya Rp150 juta. (sub/pai)

 

Komentar

News Feed