oleh

Pembiayaan Pengadaan Tandon BPBD Pamekasan Terindikasi Janggal

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Besarnya anggaran penanganan wabah Covid-19 baik di tingkat nasional maupun di daerah berpeluang menjadi ladang korupsi. Sebab, untuk pengadaan tandon dan tempat cuci tangan saja, dianggarkan sebesar Rp4 miliar.

Anggaran tersebut turun ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan. Hanya saja dalam perealisasiannya tidak transparan dan tidak masuk akal. Hal ini diungkapkan, Ketua Forum Kajian Mahasiswa dan Pemuda Pamekasan (FKMPP), Umar Faruq, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, biaya untuk pembelian satu set tandon tempat cuci tangan tembus Rp2,9 juta. Sedangkan harga di beberapa toko hanya Rp1,5 juta untuk satu set tando tempat cuci tangan tersebut. Dengan adanya temuan itu, pembiayaan tandon sangat tidak rasional.

“Bisa-bisanya satu set tandon yang hanya begitu, biayanya dianggarkan Rp2,9 juta. Beli  dimana, lalu berapa hasil yang diperoleh untuk sisanya itu,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun FKMPP, BPBD telah melakukan pengadaan tandon sebanyak 1.555 unit dengan biaya lebih dari Rp4 miliar. Sedangkan sesuai  penghitungannya, seharusnya dengan jumlah pengadaan sebesar itu biayanya tidak lebih dari Rp2,5 miliar.

Selain itu, pihaknya menilai kejanggalan juga terjadi pada penentuan CV yang melakukan pengadaan tandon tersebut. Sebab jumlah CV yang difungsikan lebih dari 10 CV dan tidak masuk akal jika hanya untuk pengadaan tandon sebanyak itu.

“Dengan begitu kami menilai BPBD terkesan membagi-bagikan dana anggaran penanganan Covid-19 kepada sejumlah CV yang melakukan pengerjaan pengadaan tandon. Sebab dikerjakan oleh satu CV saja, bukan hal yang sulit,” paparnya.

Umar mengancam akan memasrahkan sejumlah kejanggalan yang terjadi pada proses pengadaan tandon itu kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan. Sebab telah mengakibatkan miliaran uang negara tidak jelas.

“Kami akan pasrahkan ini semua ke Kejari saja, kami minta kejelasan tidak ditemui, biar Kejari saja yang menyelidiki,” pungkas Umar.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Pamekasan Ismail mengaku tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai sejumlah kejanggalan yang disampaikan pengunjuk rasa. Sebab yang mengetahui secara detail mengenai proses pengadaan tandon tersebut Kepala BPBD yakni Akmalul Firdaus.

Namun menurutnya, pria yang biasa disapa Firdaus sedang berhalangan, yakni melaksanakan kegiatan peninjauan daerah terdampak kekeringan. Sehingga tidak bisa hadir menjelaskan secara rinci. “Pak kepala sedang ada tugas memantau daerah kekeringan jadi tidak bisa hadir,” ujar Ismail. (ali/ito)

Komentar

News Feed