oleh

Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Sampang Dikeluhkan Warga

Kabarmadura.id/Sampang-Pembuatan akta jual beli tanah di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang dikeluhkan warga. Keluhan tersebut akibat harga tanah dinaikkan dari harga semula. Berubahnya harga tanah tersebut sangat merugikan masyarakat, karena berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayar oleh penjual dan pembeli.

Warga Asal Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan, dan juga pemilik tanah tersebut Slamet Wahyudi mengaku memiliki tanah di Kelurahan Karang Dalem seluas 200 meter persegi yang dipatok harga tanah sekitar Rp90 juta sesuai pasaran setempat. Namun saat hendak dilakukan pembuatan akta jual beli, harga tanah tersebut dinaikkan, yang semula Rp90 juta menjadi Rp150 juta.

Kenaikan harga tanah secara sepihak yang dilakukan oleh BPPKAD Sampang tersebut, sangat berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Saya yang memiliki tanah dengan harga Rp90 juta itu, namun saat dibuatkan akta jual beli tanah, dari harga yang semula Rp90 juta menjadi Rp150 juta,” ungkapnya, Senin (24/8/2020).

Ditambahkan, harga Rp90 juta itu Wahyudi mengaku tidak memanipulasi untuk mendapatkan pembayaran pajak yang murah, sebab harga pasaran di daerahnya memang Rp90 juta, dan itu dibuktikan pembayaran secara diangsur yang diperkuat dengan kwitansi.

Selain itu ia akan menyerahkan bukti-bukti jika dari pihak BPKAD membutuhkan, sebab ini sudah sangat fatal. Ia menilai, perubahan harga transaksi tersebut tidak berdasar, karena tidak sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah atau retribusi daerah.

“Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, atau bahasa mudahnya harga transaksi yang disepakati antara penjual dan pembeli, namun di sini tidak mengacu ke sana,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi agar merespon aspirasinya. Sebab ia memprediksi pemaksaan perubahan harga tanah itu tidak selaras dengan program Pemkab Sampang.

“Saya dengar pajak terkait jual beli tanah di Kabupaten Sampang ini baru saja diturunkan yang awalnya 5 persen menjadi 2,5 persen. Jadi, percuma pajak diturunkan, sementara harga transaksi dinaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan di BPPKAD Sampang, Choiriyah menepis harga tanah yang dinaikkan secara sepihak. Sebab dinaikkannya harga tanah itu menyesuaikan dengan harga pasaran dan kewajaran di sekitar. Selain itu pertimbangan sosial juga akan mempengaruhi pada nilai objek pajak nantinya.

“Untuk menentukan harga tanah itu tidak semerta-merta dilakukan perubahan, sebab harus disesuaikan dengan harga pasaran dan tingkat kewajaran harga di lokasi. Jadi bayar pajaknya, awasi penggunaanya,” pungkasnya. (mal/pai)

Komentar

News Feed