Pemdes Ragung Pangarengan Sampang Bentuk Panitia PTSL

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) PEDULI: Pemerintah Desa (Pemdes) Ragung Kecamatan Pangarengan Sampang membentuk panitia realisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) untuk membantu memudahkan pengurusan ke masyarakat.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saat ini gencar dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya, di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Sampang. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memahami prosedur pengajuan kepemilikan tanah. Terutama masyarakat pelosok. Hal inilah yang membuat  Desa Ragung membentuk panitia dan peraturan desa (perdes) tentang PTSL .

Kepala Desa Ragung Semar Kandi mengatakan, selain untuk mempermudah masyarakat, pembentukan panitia dilakukan lantaran desa masuk dalam program PTSL. Bahkan mendapat sosialisasi langsung dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang .

“Sosialisasi juga melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) serta kepolisian setempat,” ujarnya, Selasa (9/11/2021).

Menurutnya, usai melakukan pembentukan panitia dan membentuk perdes, akan segera melakukan pendataan terhadap objek tanah yang disertifikat. Sebab dalam program PTSL ini, peran desa cukup penting untuk memvalidasi kepemilikan tanah oleh setiap penduduk. “Kami akan kumpulkan data-data yang diperlukan untuk pengajuan itu. Termasuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk prosedurnya bagaimana,” ucapnya.

Sedangkan untuk pembiayaan ia mengaku, telah diatur dalam  Peraturan Bupati (Perbup) Sampang Nomor 21 tahun 2018 pasal 2,  tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan PTSL. Sehingga saat ini, panitia juga melakukan berbagai persiapan untuk pembiayaan. “Nantinya akan membuat rencana pembiayaannya. Baik dokumen, pembiayaan peninjauan lokasi, patok, serta operasional petugas desa yang nantinya terlibat,” jelasnya.

Ia berharap, nantinya panitia terpilih mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas serta laporan pertanggungjawaban untuk melaksanakan kegiatan tersebut. “Dan untuk penetapan biaya pendaftaran harus wajar dan sesuai. Hindari objek tanah yang masih sengketa ataupun objek tanah milik pemerintah,” tegasnya.

Dengan demikian, masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL sesegera mungkin mengurus kepemilikan tanah secara resmi atau bersertifikat. Sehingga, mampu meminimalisir adanya sengketa tanah di kemudian hari. “Masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah sebaiknya segera melakukan pendaftaran, agar tanah itu memiliki kekuatan hukum dan tidak perlu khawatir lagi lahannya bermasalah,”  imbuhnya.

Reporter : Fathor Rahman

Redaktur: Totok Iswanto

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *