oleh

Pemekaran Desa Butuh Regulasi

DPRD Dukung Penuh Rencana Bupati

Kabarmadura.id –PAMEKASAN – Rencana Bupati Pamekasan Baddrut Tamam untuk memekarkan sejumlah desa hingga kecamatan, mendapat dukungan dari pimpinan DPRD setempat. Hanya saja, sebelum melakukan pemekaran, pemerintah kabupaten terlebih dahulu diharuskan membuat perda khusus yang mengatur tentang pemekaran.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, pihaknya mendukung penuh rencana pemekaran sejumlah desa maupun kecamatan di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. Bahkan menurutnya, rencana untuk melakukan pemekaran itu sudah lebih diinisiasi oleh legislatif pada tahun 2008 lalu.

Hanya saja, rencana pemekaran yang sempat digagas pada pemerintahan Bupati Khalilurrahman itu gagal terealisasi akibat terkendala sejumlah faktor teknis maupun non teknis, utamanya terkait regulasi.

“Selain faktor teknis dan non teknis, perda juga harus diperhatikan. Setelah perda selesai, baru dibentuk desa persiapan,” katanya Minggu (27/1).

Lebih lanjut Suli mengatakan, selain kebutuhan terhadap perda khusus tentang pemekaran desa, rencana tersebut harus segera dimulai dari masyarakat di tingkat bawah. Sebab menurutnya, prinsip pemekaran desa, harus ada prakarsa dari masyarakat di tingkat desa. Dalam hal ini, termasuk Dewan Permusyawaratan Desa (DPD) hingga kepala desa sebagai tonggak pemerintahan di tingkat desa.

Sehingga nantinya, pemerintah desa setelah melalui musyawarah di tingkat desa, bisa mengajukan pemekaran ke tingkat kecamatan. Setelah itu, pemerintah di tingkat kecamatan yang nantinya akan mengajukan pemekaran ke tingkat kabupaten.

“Formilnya pemekaran itu, diajukan oleh pemerintah desa melalui camat, baru kemudian diajukan ke pemkab melalui kecamatan,” tandasnya.

Selain itu, politikus PBB itu mengatakan, sebelum melakukan pemekaran, pemkab harus mengkaji secara teknis maupun non teknis, serta mempelajari karakter masyarakat di lapangan. Jika kajian sudah selesai dan memenuhi syarat, pemkab bisa langsung melakukan pemekaran.

Suli menyampaikan, legislatif akan mendukung secara penuh terhadap keinginan Bupati Baddrut Tamam tersebut. Selain karena terdapat beberapa desa yang sudah mengalami peningkatan jumlah penduduk, pemekaran desa juga berdampak terhadap pemerataan pembangunan.

“Kalau semuanya sudah beres, tinggal buatkan perdanya. Kita (DPRD, red) masih menyimpan drafnya,” pungkasnya.

Sebelumnya Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, berencana untuk melakukan pemekaran terhadap sejumlah desa dan kecamatan di wilayahnya. Bahkan wacana itu akan segera diseriusi oleh Baddrut dengan melakukan koordinasi dengan DPRD.

Baddrut menilai, banyak desa di Pamekasan, yang berpotensi untuk dilakukan pemekaran. Di antaranya, seperti Desa Blumbungan, Desa Plakpak, Desa Bujur Barat, Desa Bujur Tengah, Desa Bujur Timur, dan desa lain yang memiliki jumlah penduduk besar.

Bahkan Baddrut mengatakan, proses pemekaran tidak hanya akan terjadi pada desa. Kecamatan di Pamekasan yang awalnya berjumlah 13, berpotensi dimekarkan menjadi 14 kecamatan, setelah pemekaran desa dilakukan.

“Dengan melakukan pemekaran, kami bisa mempercepat pelayanan terhadap masyarakat sekaligus memperpendek alur koordinasi,” katanya. (pin/pai)

Komentar

News Feed