Pemenang Pilkades di Desa Rubaru Tidak Dapat Disahkan 

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MENJELASKAN:  Kabid Pemdes DPMD Sumenep Supardi memastikan calon terpilih yang meninggal dunia tidak dapat diajukan pengesahan. 

KABARMADURA.ID;SUMENEP-Pemenang kontestasi Pemilhan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Sumenep tahun 2021 di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, adalah calon yang sudah meninggal dunia.

Lantaran tidak bisa dicabut kepesertaannya setelah meninggal dunia, calon kepala desa bernama Rudiyanto tetap jadi calon sah hingga pencoblosan.

Kendati begitu, justru masyarakat masih menempatkan pilihannya kepada Rudiyanto. Bahkan mampu memenangi perolehan suara atas dua calon lainnya, yakni Moh Munandar dan Abd Latip.

Dari hasil pemungutan suara, Rudiyanto yang berada di nomor urut 3, menang di 8 tempat pemungutan suara (TPS) meraup 1.344 suara. Sedangkan Moh Munandar di nomor urut 02, mendapatkan 1.005 suara dan Abd Latip di nomor urut 01 hanya memperoleh 31 suara.

Sayangnya, kemenangan Rudiyanto tidak dapat disahkan. Namanya tidak mungkin dilantik sebagai kepala desa.

 Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Supardi,  calon terpilih meninggal dunia maka tidak dapat diusulkan pengesahan. 

“Sah dicoblos. Tapi, tidak bisa diusulkan pengesahan,” katanya, Jumat (26/11/2021).

Menurut pria yang akrab disapa Pardi itu, hal itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 51 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 

Selain itu, juga diatur di  Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 82 Yahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.  

Pada pasal 4 A Ayat 1 permendagri tersebut,   bahwa calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) dari pemerintah kabupaten /kota sebagai pejabat kepala desa. 

Sedangkan di Perbup Sumenep, diatur di pasal 61 yakni, ayat 1; calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara sah, ditetapkan sebagai calon terpilih. Di ayat 2, dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas kemudian. Ayat 3, wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dusun yang DPT-nya paling banyak.

“Sesaui dengan peraturan perundang-undangan bahwa apabila calon yang meninggal sudah tercetak suara, maka yang meninggal hanya dapat dicontreng saat sudah dilakukan. Hal tersebut sah dicoblos oleh warga setempat. Tetapi, tidak bisa diusulkan pengesahan,” tuturnya. 

Dengan begitu, kemenangannya tidak dapat disahkan. Agar ada kepala desanya,  setelah pelantikan kepala desa terpilh oleh bupati dilaksanakan, diangkat penanggung jawab jabatan (penjabat atau PJ) kepala desa (kades).  PJ tersebut berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Sumenep.

 “Di Desa Rubaru nantinya akan dilakukan pengangkatan PJ,” tegas dia. 

Masa berlaku PJ tersebut, nenurut Pardi, berakhir sampai diadakannya pilkades serentak di masa yang akan datang. Selain itu,  tidak bisa PAW. Sebab, PAW dilakukan setelah orang dilantik berhalangan tetap. Asalkan masa jabatannya lebih dari satu tahun. 

“Kalau yang di Desa Rubaru tidak begitu kan. Jadi, harus diisi PJ,” tukasnya. 

Reporter: Imam Mahdi 

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *