oleh

Pemerataan Pupuk Bersubsidi Carut Marut, Kartu Tani Batal Digunakan

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Program kartu tani di Bangkalan belum sepenuhnya bisa digunakan oleh para petani. Hal tersebut terlihat dari carut marutnya proses penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yang memiliki kartu tani itu.

Akhirnya, Senin (2/11/2020) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun) Bangkalan, distributor pupuk dan penanggungjawab pencairan kartu tani dipanggil Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Pemimpin Bidang Pemasaran Kartu Tani Pamekasan Hengky Hariyadi mengatakan, bahwa kartu tani yang ada di Bangkalan sudah terisi data dari pemerintah pusat. Namun, kartu tersebut tidak bisa dipakai jika belum diaktivasi. Sedangkan, untuk melakukan aktivasi, pihak penanggungjawab membutuhkan formulir pembukaan rekening kembali.

“Salah satu syaratnya itu, form pembukaan rekening itu sudah kami bagi dan belum kembali ke kami. Jika itu belum kembali, meski sudah terinject, kami tidak berani melakukan aktivasi,” tuturnya.

Sehingga kartu tani yang sudah diterima petani di Bangkalan belum teraktivasi semua. Kata dia, hanya 16.579 ribu yang sudah teraktivasi. Sedangkan, untuk cetaknya kartu tani ini sebanyak 43.102 ribu. Dia menargetkan, bahwa November ini permasalahan belum bisanya petani mengakses pupuk bersubsidi segera diatasi.

“Nanti kami juga akan melakukan verifikasi ulang, agar tidak ada penerima bantuan yang double,” lanjutnya.

Selain permasalahan itu, para petani mengalami kelangkaan pupuk dan tidak samanya jumlah pupuk bersubsidi yang bisa diambil oleh petani.

Kepala Dispertahorbun Puguh Santoso menyampaikan, realisasi penyaluran pupuk subsidi tergantung kesiapan pada kelompok tani (poktan) dan kondisi pertanian di desa. Sehingga dalam penyaluran tidak sama.

“Tergantung dari luas lahannya, jangan sampai berharap sama. Kecuali petani memiliki lahan yang sama pasti akan menerima pupuk yang sama,” jelasnya.

Untuk bisa mengakses pupuk bersubsidi itu, katanya, butuh kesiapan kelompok tani untuk menebus pupuk menggunakan form. Kemudiam kesiapan petani menanam apa. Jika belum menanam, berarti belum bisa diberikan pupuk.

“Kondisi keberadaan musim tanam di desa masing-masing juga diperhitungkan,” ungkapnya.

Mengenai besaran subsidi, pihaknya mengaku, pupuk yang bersubsidi seperti pupuk urea harganya sekitar Rp310.000. Tetapi petani cukup menebus dengan harga Rp90.000. Jadi pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp220.000.

“Kami minta para penjual pupuk jangan sampai menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi. Karena kami sudah membuatkan perjanjian itu ke para penjual pupuk,” tukasnya. (ina/waw)

 

 

Komentar

News Feed