oleh

Pemerintah Tetapkan BEP Tembakau Tahun 2019 Sebesar Rp40.297

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Pemerintah mengharapakan  nasib para petani tembakau lebih baik tahun ini. Untuk itulah, pemerintah menetapkan ambang batad minimal harga tembakau agar petani dan petani masing-masing tidak merugi.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menetapkan break even point (BEP) atau titik Impas harga tembakau rata-rata Rp40.297,- perkilogram dengan rincian untuk lahan sawah Rp33.300,- lahan tegal Rp39.200,- dan untuk lahan gunung Rp52.000,-

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Imam Hidajad. Menurutnya, penentuan BEP tersebut dilakukan pada tanggal 28 Maret 2019 bersama operasi perangkat daerah (OPD) terkait dan para pabrikan di Pamekasan.

“Penetapan BEP tahun 2019 sudah meningkat dari pada tahun sebelumnya,” katanya, Senin (1/4).

Dijelaskan, pada tahun 2017 ditetapkan  Rp32.861 perkilogram, tahun 2018 Rp39.931 perkilogram.

Mengenai serapannya Imam mengaku belum menentukan, pihaknya akan  melakukan koordinasi dengan pabrikan dan permintaan OPD dan kelompok tani. Pihaknya akan berkunjung langsung ke pabrik rokok besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Jadwalnya akan disiapkan setelah Pemilu 2019,” paparnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik menyampaikan, untuk memperoleh keuntungan, harga tembakau perkilogram mesti di atas Rp40.297,-. Pemerintah mewanti-wanti pabrikan tidak mempermainkan harga tembakau.

Pabrikan wajib memperhatikan penentuan harga beli. Berdasar kajian, BEP ditetapkan Rp40,297 Dengan demikian, jika petani mau untung, harga jual tembakau harus di atas BEP tersebut.

Apik Menambahkan, tembakau menyimpan harapan besar bagi petani. Perekonomian masyarakat kecil diharapkan meningkat berkat tembakau. Dengan demikian, penjualan tembakau harus bebas dari permainan.

Legislatif akan mengawasi secara maksimal industri tembakau. Aktivitas pabrikan dalam jual beli tembakau menjadi atensi wakil rakyat. ”Masyarakat juga harus ikut serta dalam pengawasan itu,” pintanya.

Ia berharap, seluruh pihak terkait menjalankan tugas secara maksimal dan proporsional. Jika ada tindakan pabrikan yang dinilai bakal merugikan petani, segera ditangani secara cepat, sebab sejatinya BEP digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal.

“BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan,” pungkasnya.(km45/pai)

Komentar

News Feed