Pemilihan Pimpinan BK DPRD Bangkalan Diwarnai Debat Sengit

  • Whatsapp
MEMILIH: Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki sedang melakukan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan, Selasa (24/9/2019).

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan, diwarnai hujan interupsi atau protes dari para anggota dewan, Selasa (24/9). Perdebatan sengit itu, timbul lantaran terdapat dua persepsi tentang dasar hukum.

Satu pihak sepakat menggunakan dasar aturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Bangkalan yang baru, sementara sebagian pihak lagi berpendapat, yang paling sah adalah menggunakan tatib lama.

Bahkan Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad yang juga pimpinan sidang tersebut, sempat ragu, apakah mengacu pada tatib lama atau yang baru. Sementara, sampai saat ini, tatib yang baru belum dirampungkan.

Anggota DPRD Bangkalan Musawwir berpendapat, seharusnya pemilihan BK berpedoman pada tatib lama. Sebab, sejak pembentukan AKD, semua proses masih menggunakan tatib lama.

Berdasarkan Tatib Nomor 8 Tahun 2018 atau tatib lama, pemilihan pimpinan BK, diambil 5 legislator peraih suara terbanyak. Untuk pemilihan ketua dan wakil BK dari 5 nama tersebut, dikembalikan ke 50 anggota dewan untuk dipilih kembali. Pemenangnya adalah yang meraih suara terbanyak.

Namun, untuk pemilihan ketua dan wakil ketua BK pada periode sebelumnya, langsung dipilih berdasarkan suara terbanyak.

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nur Hasan. Dikatakan, pemilihan BK harusnya mengacu pada tatib lama.

“Sebaiknya ikuti tatib saja, aturan kan dibuat untuk diikuti, artinya ketua BK dirapatkan nanti di internal BK terpilih. Sebab, dari awal kita kan sudah jelas, pembentukan AKD ini disepakati dengan menggunakan tatib lama,” jelas lelaki yang kembali menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Bangkalan tersebut.

Namun, berbeda dengan pernyataan anggota lainnya, Suyitno. Dikatakan, jika menggunakan tatib lama, akan memakan waktu lebih lama.  Sebab, jika semakin lama pembentukan AKD tidak segera dilaksanakan, aktivitas tugas kedewanan akan semakin mundur.

“Kalau dikembalikan lagi (tatib lama) bisa memakan waktu lebih lama lagi. Sementara kita dituntut untuk segera membentuk AKD agar bisa bekerja sebagai anggota dewan. Juga bisa saja terjadi gesekan-gesekan di antara anggota dewan,” paparnya.

Menurutnya, pemilihan BK cukup berdasarkan perolehan suara terbanyak. Artinya, untuk menjadi ketua harus mendapatkan suara terbanyak dan wakil serta sekretaris mengikuti suara yang diperoleh.

“Sebaiknya langsung saja, nama yang akan menjadi ketua dan wakil diambil dari suara terbanyak yang diperoleh, ini kan juga demi kebaikan kita,” jelasnya.

Karena banyaknya anggota dewan yang protes, akhirnya Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman sebagai pemimpin pemilihan tersebut, akhirnya memutuskan untuk menggunakan tatib lama. Menurutnya, hal tersebut diambil sebagai jalan tengah dari usulan para anggota dewan.

Dalam pemilihan pimpinan BK tersebut, muncul tujuh nama usulan dari masing-masing fraksi. Tujuh nama tersebut, yakni Abdul Aziz, Agus Suwito, Abdul Manab, H.M Jamhuri, Fadhur Rosi, Solihin dan Musawwir.

Dari ketujug nama tersebut, lima nama terpilih sebagai kandidat ketua dan wakilnya. Lima nama yang terpilih dengan perolehan suara terbanyak, yakni Abdul Manap 9 suara, Agus Suwito 9 suara, Abdul Aziz 7, Fadhur Rosi 8 suara, dan Musawwir 7 suara.

Sedangkan, H.M Jamhuri hanya memperoleh 6 suara dan Solihin kosong. Setelah skorsing untuk memilih ketua dan wakil ketua BK dari 5 nama tersebut. Ke lima nama tersebut memilih Fadhur Rosi sebagai ketua BK dan Agus Suwito sebagai wakilnya.

“Sesuai dengan rapat paripurna dan telah disepakati yakni Fadhur Rosi sebagai Ketua, dua Agus Suwito sebagai wakil ketua BK,” tandasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *