oleh

Pemisahan PDAM Adeni Tunggu Payung Hukum

Kabarmadura.id/PAMEKASAN –Pemisahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Adeni  menungggu payung hukum. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, perusahaan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa.

Hal itu disampaikan Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar. Menurutnya, sampai saat ini belum ada pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pemisahan PDAM Adeni dengan pihak legislatif atau dewan.

“Kita masih menunggu dan menungggu raperda itu dibahas,” ucapnya, Ahad (24/02).

Dijelaskan, jika raperda itu sudah selesai dibahas dan menghasilkan payung hukum yang jelas, maka PDAM bisa melaksanakan pemisahan tersebut  kalau sekiranya mampu dilaksanakan.

“Perusahaan air minum itu hanya produksi ketika ada permintaan,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik mengaku, penyertaan modal tentang PDAM  sudah masuk agenda pembahasan Raperda 2019. Namun, hingga saat ini dari Badan Musyawarah (Bamus) belum diagendakan dan  belum diberikan ke masing-masing komisi terkait pembahasan itu.

“Kami belum menerima jadwal pembahasan di masing-masing komisi. Jika nanti  sudah diberikan ke komisi II maka saya pastikan dengan secepatnya (akan dibahas, red.),” katanya.

Apik sudah melakukan koordinasi  dengan pihak eksekutif. Diperkirakan, akhir bulan  Oktober  2019 sudah bisa rampung.

“Paling lambat 3 bulan karena sekarang benturan dengan pesta demokrasi nasional  bisa saja setelah pileg,”ungkapnya.

Apik berharap agar Adeni bisa menjadi perusahaan mandiri. Dengan begitu, manajemen mampu mengelola perusahaan lebih baik.

Sebelumnya Apik juga mengatakan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan sudah  menyepakati usulan raperda tersebut.

Katanya, berdasar kajian, dua perusahaan itu harus dipisah jika ingin lebih baik. Legislatif  sudah siap membahas raperda tersebut dengan cepat jika pembahasan draf regulasi itu diamanahkan ke komisi.

Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan Andi Suparto membenarkan raperda pemisahan PDAM-Adeni belum dibahas. Menurutnya, jadwal pembahasan raperda itu menunggu dari Badan Musyawarah (Bamus).

Jika jadwal sudah turun, pembahasan akan dimulai. Dia yakin, maksimal dalam waktu tiga bulan, pembahasan semua raperda tuntas. Masalahnya, jadwal pembahasan raperda belum turun dari Bamus,” pungkasnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed