oleh

Pemkab Bangkalan Perpanjang Status Darurat Covid-19 hingga Agustus

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Pasien terinfeksi Covid-19 di Bangkalan terus bertambah. Per 5 Juli 2020, terakumulasi ada 264 orang yang dinyatakan tertular Covid-19. Penyumbang pasien Covid-19 paling banyak di Kecamatan Bangkalan sebanyak 83 orang. Kemudian disusul dari Kecamatan Kamal 34 jiwa.

Dari kasus itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imrom telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non-alam yakni wabah Covid-19. Terbitnya SE itu berdasarkan hasil kajian cepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan.

Humas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bangkalan Agus Zein menuturkan, alasan terbitnya SE tersebut, mengingat penularan Covid-19 di Bangkalan masih tinggi. Sehingga status tanggap darurat itu kembali dimulai sejak 11 Juli hingga 11 Agustus mendatang atau diperpanjang sampai 60 hari ke depan.

Selain memperpanjang status tanggap darurat wabah Covid-19, juga telah ada rancangan peraturan bupati tentang kewajiban masyarakat tetap menerapkan kedispilinan saat aktivitas sehari-hari, termasuk sanksi administratifnya.

“Nanti kalau semisal ada pelaku usaha atau lembaga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan, bisa kami berikan teguran dan sanksi paling berat dicabutnya izin kegiatan,” papar Agus, Senin (6/7/2020).

Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat wabah Covid-19, lelaki yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bangkalan ini mengingatkan, agar masyarakat tetap displin protokol kesehatan.

Dia juga menekankan agar tetap memakai masker dalam segala kegiatan dan mencuci tangan baik sebelum atau sesudah berkegiatan.

“Masyarakat ini kan juga harus berkegiatan, untuk itu harus tetap displin protokol, karena vaksin Covid-19 ini masih belum ada,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 AKBP Rama Samtama Putra mendukung upaya pencegahan dan pendisiplinan masyarakat. Dia juga mendorong agar Pemerintah Bangkalan segera mengesahkan peraturan yang memberikan sanksi secara tegas bagi warga yang tidak disiplin.

“Selama ini kami sudah melakukan imbauan dan pembubaran-pembubaran tapi tidak didukung dengan piranti atau aturan yang lebih tegas. Saat ini untuk aturan itu masih disusun oleh pemerintah,” ungkapnya.

Mengenai perbup itu, saat ini sendiri regulasi itu tengah disusun oleh Pemkab Bangkalan. Pihaknya berharap agar ada sanksi administratif atau denda bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Maka kalau ada aturan pasti nantinya masyarakat harus displin,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed