oleh

Pemkab Bangkalan Rencana Sahkan Raperda Madin 2 Minggu Lagi

Kabarmadura.id/BANGKALAN- Meskipun sudah tuntas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, namun rancangan peraturan daerah (Raperda) Madrasah Diniyah (Madin) belum bisa disahkan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur belum menyetujui secara keseluruhan poin-poin raperda tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Bangkalan Tri Yanto Yani melalui Yadik menjelaskan, raperda yang telah diusulkan oleh Bupati Abd. Latif Amin Imron dan Komisi D DPRD Bangkalan tersebut belum disetujui secara keseluruhan oleh Gubernur. Menurutnya, ada 50 persen lebih raperda madin harus diperbaiki. Salah satunya yakni poin menjadikan lulus madin sebagai syarat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Jadi begini, kemarin kita sudah ajukan raperda madin ini ke Pemprov Jatim. Namun  mereka meminta kita melakukan perubahan raperda madin dalam beberapa poin. Ada sekitar 50 persen lebih poin raperda madin harus diubah,” paparnya di Dewan Komisi D DPRD Bangkalan, Rabu (8/5).

Menerima informasi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan meminta waktu untuk membenahi raperda madin ini. Sebab menurutnya perbaikan sebanyak 50 persen lebih tersebut membutuhkan rapat internal dengan anggota komisi D lainnya. Namun dirinya berjanji raperda madin ini akan terselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu.

“Raperdanya kan yang harus dibenahi ini ada 50 persen lebih. Jadi kalau disahkan saat ini juga tentunya kita belum bisa. Sebab kita harus meminta pertimbangan kepada anggota komsi D lainnya yang menangani raperda madin ini. Poin-poinnya ada banyak, tidak cukup kalau dibahas sekarang dan harus selesai. Kira-kira 2 minggu lagi lah raperda madin ini selesai,” katanya saat ditanyai setelah rapat evalasi berakhir.

Sementara itu, mengingat belum disahkannya raperda madin ini, Pihak Disdik Bangkalan tidak akan menerapkan raperda belajar dan fasilitasi madin dalam PPDB tahun ini. Rencananya raperda madin ini akan menjadi salah satu syarat yang akan dimasukkan dalam PPDB Jenjang SMP.

“Raperda Belajar dan Madin belum bisa kita terapkan untuk PPDB untuk jenjang lanjutan SMP,” papar Yakup yang mengikuti rapat pengesahan raperda madin tersebut.

Perlu diketahui, salah satu isi dalam raperda madin adalah lulus madrasah diniyah sebagai syarat PPDB jenjang SMP. Nantinya syarat ini berupa ijazah di mana pelajar dinyatakan sudah lulus atau bisa dalam hal menulis dan membaca al-Quran.  (ina/pai)

Komentar

News Feed