Pemkab Bangkalan Terbitkan Perbup Beakes Maskin

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) PELAYANAN: Pusat pengajuan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Kantor Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerbitkan peraturan bupati (Perbup) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Beakes Maskin). Sehingga, untuk bisa mendapatkan bantuan dari jaminan kesehatan miskin tidak cukup hanya terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun juga harus dibuktikan dengan 11 kriteria sesuai perbup. Masing-masing, tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau memiliki sumber mata pencaharian, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, hanya mampu menyekolahkan anaknya hingga pendidikan tingkat pertama. Ketiga, dinding rumah terbuat dari kayu atau bambu atau tembok dengan kondisi tidak baik.

Bacaan Lainnya

Keempat, kondisi lantai rumah terbuat dari tanah atau kayu atau semen, namun dengan kondisi tidak baik. Lalu atap terbuat dari ijuk atau rumbia atau genteng, namun dengan kondisi tidak baik. Keenam, mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik tanpa meteran. Ketujuh, luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter perorang dan sumber mata air berasa dari sumur.

Sembilan, pengeluaran hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Selanjutnya, tidak mampu atau kesulitan berobat ke tenaga medis atau pelayanan kesehatan. Terakhir,  tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga. “Kriteria ini khusus Biakes Maskin,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Wibagio Suharta, Minggu (26/9/2021).

Menurutnya, penerima yang hanya bisa memenuhi minimal masuk tujuh kriteria dan juga ada pengecualian, seperti  anak yatim piatu, terlantar dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Sebab aturan baru tersebut digunakan untuk pengajuan Biakes Maskin yang sudah masuk DTKS. Namun jika belum masuk DTKS, akan dilakukan survei oleh Tim Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

“Kecuali persalinan atau jaminan persalinan  (Jampersal) sesuai Perbup yang baru tentang Jampersal tidak perlu survei dan rekomendasi Dinsos. Tujuannya, agar penerima Biakes Maskin ini tepat sasaran, jadi yang terdata di DTKS akan kami survei apakah memenuhi 11 kriteria atau tidak. Baru untuk Jampersal tidak ada surveI,” jelasnya.

Wibagio mengungkapkan, dengan adanya Perbup Biakes Maskin bisa membantu masyarakat yang kurang mampu tetap terlayani kesehatannya. Terlebih nantinya, instansinya sudah memiliki aplikasi sistem data dan layanan sejahtera bersama bupati (SIDAYA SEHATI). Sehingga diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.

“Sedangkan adanya Perbup Jampersal yang baru, perlu ada revisi terkait pelaksanaan di RSUD dan puskesmas atau biaya RSUD menjadi beban pengeluaran dari puskesmas. Karena ini ada penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk menekan angka kematian ibu dan anak,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengatakan, penerima Biakes Maskin wajib memenuhi 11 kriteria. Belasan kriteria itu bagi penerima yang baru mengajukan untuk bantuannya. Hal itu dilakukan, untuk menjaring penerima yang belum tercover bantuan jaminan kesehatan sama sekali.

“Penerima wajib mengacu 11 kriteria itu, tapi calon penerima wajib memiliki minimal 7 kriteria tersebut. Kalau dulu kan wajib terdata di DTKS, sekarang selain terdata di DTKS survei harus sesuai 11 kriteria,” paparnya.

Reporter : Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *