oleh

Pemkab Belum Daftarkan PTSL untuk Aset

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diketahui belum mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat. Padahal, saat ini ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL) yang bisa dimanfaat oleh jajaran pemkab.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Pamekasan, Andri Satriyo menyampaikan, PTSL itu mengukur semua bidang tanah yang belum disertifikat. Sementara yang berkaitan dengan aset pemkab, pihaknya sudah menyiapkan peta bidangnya. Jika pemkab ingin menyertifakat aset yang dimiliki, tinggal mendaftarkan saja ke PTSL pertanahan Pamekasan.

“Sementara yang di PTSL ini pemkab masih belum ada laporan daftar di BPN Pamekasan,” ucapnya, Selasa (5/3).

Menurutnya, jika seluruh aset negara termasuk pemkab saat ini tengah dalam proses sertifikasi lahan akan semakin bagus. Alasannya, di samping memaksimalkan program yang ada, juga untuk mendata tanah-tanah milik pemkab supaya jelas.

“Masih belum ada, sebab yang menangani  adalah bagian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Barang Milik Negara (BMN). Salah satu contoh tanah tanah aset termasuk punya kodim, kepolisian,” paparnya.

Kordinasi dengan pemerintah menurutnya sudah dilakukan termasuk  kepada Bupati Pamekasan Pada bulan Januari sampai Februari kemarin.

“Terkait aset pemkab tanya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” tegas Andri.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengutarakan untuk PTSL yang baru ini, tanah kas pemkab boleh diajukan sebagai program PTSL. Pembangunan pun dapat dilakukan secara lebih efisien. Nantinya, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan lahan dengan biaya yang lebih rendah.

“Jikalau tidak menyalahi aturan, sebaiknya tanah pemkab itu didaftarkan sertifikat. Kalau tanah kas desa tentu masuk PTSL,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Taufikurrahman belum bisa dihubungi sampai berita ini ditulis. (km45/pai)

Komentar

News Feed