oleh

Pemkab Belum Sanggupi Permintaan Biaya Pasien Covid-19 RSUD Sumenep

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak siapkan anggaran sebagai dana pengganti perawatan pasien Covid-19. Sehingga, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Mohammad Anwar Sumenep harus mengandalkan dana dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep Edy Rasiadi mengatakan, tidak disediakannya biaya pengganti perawatan pasien Covid-19, karena sebelumnya sudah dianggarkan senilai Rp21 miliar.

“Dananya sudah ada di RSUD Sumenep semua. Tidak tahu butuh berapa, silakan dikelola,” katanya Rabu (8/7/2020)

Namun Edy memastikan, sejatinya dana yang tidak dicover pemerintah pusat akan dicover Pemkab Sumenep, begitupun sebaliknya.

“Semua kebutuhan kesehatan akan diangggarkan sesuai peruntukan dan kebutuhan yang ada. Selagi pemkab mampu,” paparnya.

Sedangkan Humas RSUD dr. H. Mohammad Anwar Sumenep Arman Endika Putra mengutarakan, belum ada anggaran untuk pengganti biaya perawatan pasien yang ditanggung dari dana refocusing Covid-19 di APBD Sumenep.

Sehingga, pihaknya masih akan mengajukan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Sebab, anggaran untuk RSUD senilai Rp21 miliar itu, kata Arman, sebenarnya bukan dialokasikan untuk perawatan pasien.

Anggaran tersebut, sejatinya dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD, fasilitas kesehatan, serta alat pelindung diri (APD) bagi petugas. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 lainnya.

Sedangkan biaya penanganan pasien Covid- 19, baik pasien dalam pengawasan (PDP) maupun terinfeksi, disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Hj. Erliyati mengatakan, RSUD mengusulkan klaim pengganti perawatan pasien Covid-19 sesuai prosedur atau surat edaran dari Kemenkes, kemudian diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selanjutnya, BPJS Kesehatan mengusulkan ke pemerintah pusat.

“Dananya dari pemerintah pusat sudah cair tetapi tidak keseluruhan,” tukasnya.

Jika sudah diklaimkan ke pemerintah pusat, tidak akan meminta klaim dari APBD Sumenep. Sebab, dalam aturan keuangan tidak diperbolehkan tumpang tindih.

Kendati begitu, pihaknya tetap mengajukan klaim biaya perawatan itu ke Pemkab Sumenep, dengan catatan, jika pengajuan ke Kemenkes ditolak. Sehingga besaran biaya yang akan diajukan ke pemkab belum diperinci, karena menunggu keputusan dari Kemenkes.

“Misalnya, dari pengajuan klaim 10 pasien, ternyata hanya terkabul 7 pasien. Maka (sisanya) akan minta ke pemkab,” ungkapnya.

Sejauh ini, penggantian biaya perawatan pasien terinfeksi Covid-19 yang dicairkan Kemenkes masih di kisaran Rp200 juta. Sebelumnya, RSUD Sumenep mengajukan klaim biaya pengganti untuk perawatan 14 pasien di bulan Maret dan April senilai Rp400 juta. Namun, dari 14 pasien, hanya disetujui 6 pasien dengan nilai Rp200 juta.

Sementara itu, terkait kelancaran dan transparansi anggaran Covid-19, sejumlah aktivis  dari Gugus Anti Korupsi Indonesia (Gaki) Jawa Timur (Jatim) melakukan audiensi di kantor Komisi VI DPRD Sumenep, Rabu (7/7/2020).

Mereka mengkalkulasi, total anggaran penanganan Covid-19 di Sumenep sekitar Rp95,8 miliar. Anggaran yang cukup besar itu, dinilai perlu diawasi oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Gaki Jatim Farid Azzayadi meminta Komisi IV DPRD Sumenep agar memberikan rincian belanja anggaran pada kegiatan tersebut.

“Saya minta dinas terkait untuk memberikan rincian. Ini kan belanjanya untuk barang dan sebagainya, nah seperti apa laporan keuangannya harus benar-benar menjadi perhatian bersama,” katanya, Rabu (8/7/2020).

Namun dia kecewa dengan perlakuan terhadap relawan yang bertugas di posko Covid-19 di setiap perbatasan Sumenep. Sebab, petugas dari instansi pemerintah sepert tenaga kesehatan, difasilitasi uang makan dan pesangon.

Selain itu, Gaki juga meminta Komisi IV  meninjau gedung yang digunakan untuk ruang isolasi di Kecamatan Batuan. Tujuannya untuk bisa membandingkan antara pelaksanaanya dengan anggaran yang dikeluarkan.

Tidak hanya itu, rincian anggaran penanganan pasien Covid-19 juga diminta, dengan alsan agar dapat diketahui oleh masyarakat.

“Kabarnya kan masih sekian persen realisasinya, itu sudah beberapa bulan. Seperti bunga dari anggaran tersebut nantinya miliki siapa dan mau dikemanakan,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi lV DPRD Sumenep Abdul Hasan menjelaskan, meskipun pihaknya menyayangkan karena sejak awal tidak dilibatkan dalam pengalihan sejumlah anggaran untuk penanganan Covid-19, namun berjanji akan mengawal dan mengawasi realisasi anggarannya.

“Tadi kan kami juga undang dari Kominfo, RSUD, Dinkes, dan Disnsos sebagai instansi yang diberikan anggaraan tersebut. Dan hasilnya, mereka akan mengupload rinciannya di website Kominfo dan kami akan meminta juga salinan laporan penggunaan anggaran itu sebagai bahan pengawasan,” tanggapnya. (imd/ara/waw)

 

Komentar

News Feed