Pemkab Belum Tetapkan Peningkatan Pembayaran PBID

  • Whatsapp
TANPA PERSIAPAN: Pemkab Sampang tidak melakukan antisipasi terkait adanya wacana kenaikan iuran BPJS.

Kabarmadura.id/Sampang-Pemerintah Kabupaten Sampang, belum mengambil langkah terkait tambahan pagu anggaran pembayaran premi penerima bantuan iuran daerah (PBID), seiring dengan wacana kenaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi mengatakan, awalnya jumlah penerima PBID hanya sekitar 50 ribu jiwa, namun setelah dilakukan penambahan secara bertahap, tahun ini peserta PBID mencapai 90 ribu jiwa atau bertambah 40 ribu jiwa dari jumlah sebelumnya.

Diungkapkan pria yang akrab disapa Agus itu, kendati ada wacana kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, namun sampai saat ini belum ada tambahan pagu anggaran untuk membayar premi 90 ribu peserta PBID tersebut. 

Dirinya mengaku masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat, untuk melakukan penambahan pagu anggaran pembayaran premi PBID yang sebelumnya sudah dianggarkan sebesar Rp13 miliar, untuk pembayaran premi tahun anggaran 2019.

“Kenaikan iuran BPJS ini masih sebatas wacana dan saat ini masih dalam tahap pembahasan, sebelum ada surat resmi dari pusat, kami tidak berani untuk melakukan penambahan anggaran,” terang Agus kepada Kabar Madura, Senin (16/9).

Agus melanjutkan, jika kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan resmi diberlakukan tahun ini, pihaknya memastikan, wacana kenaikan iuran itu hanya berlaku untuk peserta BPJS Kesehatan kelas II dan I, sehingga tidak berlaku untuk kelas III.

Sementara premi PBID yang pembiayaannya ditanggung oleh APBD Sampang hanya khusus peserta kelas III. Dengan demikian, pihaknya mengklaim kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berpengaruh terhadap tanggungan PBID.

 “Untuk lebih jelasnya kita lihat nanti saja, kalau memang resmi naik dan ada surat dari pusat, Kami pasti menyesuaikan, kalau ada penambahan jumlah peserta dan pagu anggaran, maka masih bisa dilakukan perubahan melalui PAK,” kelitnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbangda) Sampang Sutrisno menegaskan, persiapan anggaran untuk pembayaran premi PBID menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan pusat, kalau ada kenaikan tentunya anggaran juga dinaikkan. Namun sampai saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Kita tetap menyesuaikan dengan ketentuan pusat, jika iuran BPJS kesehatan jadi naik, maka pagu PBID ini juga ditambah sesuai kebutuhan,” singkatnya. (sub/pin).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *