Pemkab Incar Seluruh Saham PT GSM

  • Whatsapp
Amin Arif Tirtana, Ketua Pansus Perda GSM.

Kabarmadura.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda GSM DPRD Kabupaten Sampang, Amin Arif Tirtana mengatakan, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa PT GSM, terdapat pembicaraan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang bakal menguasai saham 100 persen.

Penguasaan seluruh saham tersebut, menyusul pengunduran diri PKPRI. Dimana sebelumnya, porsi kepemilikan saham pemda di PT GSM yaitu 99 dan 1 persen milik PKPRI.

“Dari RUPS itu ada pembicaraan bahwa PKPRI mengundurkan diri dan mencabut sahamnya yang 1 persen, sehingga akan dimiliki seutuhnya pemerintah kabupaten,” katanya.

Kepemilikan saham 1 persen yang dimiliki PKPRI, adalag sebanyak 32 lembar, dengan satuan harga per lembar yaitu sebesar Rp1 juta. Namun pengembalian saham PKPRI akan digantikan pada tahun anggaran 2019 mendatang.

“Makanya ada sedikit yang kami anggap perlu dibenahi atas pergantian kepemilikan saham. Dan pansus memandang harus dibayarkan oleh APBD sebagai bentuk penyertaan modal dan penambahan modal yang disetor. Tapi yang jelas, perdanya kami usahakan selesai di tahun 2018 ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekjen Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sampang, Ach Zahri mengatakan, adanya pembentukan pansus perda PT GSM untuk dapat mengelola PI, perlu ditelaah terlebih dahulu statusnya. Menurutnya, PT GSM adalah holding company yang secara administratif mengelola dua anak perusahaan yaitu PT SSS dan PT SMP. Kemudian dalam mengelola PI, hanya diperbolehkan di satu wilayah kerja.

“2015 lalu, PT GSM bekerja sama dengan PT Nagatex dan pernah mengelola PI dari PT Petronas di blok sumur tua lepas pantai wilayah Ketapang,” katanya.

Pihaknya juga membeberkan, ada tiga K3S di perairan Kabupaten Sampang yang sudah beroperasi, di antaranya PT Santos, PT Petronas dan HCML. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, bahwa K3S wajib menawarkan keikutsertaan pemda setempat untuk mengelola kegiatan migas di wilayah kerja tersebut melalui PI 10 persen dari saham keseluruhan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

“Persyaratannya, K3S diberi waktu 60 hari sejak disetujui POD (pengembangan) I oleh SKK Migas. Jadi dengan demikian sudah tertutup sudah pintu bagi BUMD Sampang untuk mengelola PI di 3 wilayah kerja tersebut. Dan pemkab harus transparansi mengenai wilayah kerja itu,” tandasnya. (awe/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *