Pemkab Ingin Tambahan Pendapatan dari Migas Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MENUNGGU: Pemerintah menunggu kepastian kesepakatan dana PI dari hasil Sumur Hidayah I di lepas pantai Ketapang, Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan menyampaikan pihaknya akan melakukan pembahasan ulang atas penawaran bisnis migas dalam pengelolaan sumur hidayah 1 PC North Madura Ltd antara PT Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSME) dengan Petronas Carigali.

Rencana pembahasan ulang tersebut, diakui Yuliadi, sebagai upaya agar ada peningkatan pendapatan dari pengelolaan gas yang berada di Sampang. Diakuinya, dalam beberapa pertemuan sebelumnya antara Pemkab Sampang dan Petronas Carigali masih terdapat beberapa poin yang buntu dan belum ada kata mufakat antara kedua belah pihak.

Bacaan Lainnya

“Kami akan melakukan pembahasan ulang terhadap penawaran kami. Dari beberapa pertemuan belum ada hasil. Mungkin ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu,” ucapnya.

Pemkab, tegas Yuliadi menargetkan proses negosiasi tersebut terdapat perkembangan, guna mendongkrak pendapatan daerah.

“Di Sampang banyak sumur migas namun tidak ada penghasilan secara langsung dari bisnis migas. Untuk sementara rencana bisnis migas dengan Petronas Caligari yang masih berpotensi besar bisa dilakukan. Selama ini kita masih gagal. Semoga ada perkembangan tahun ini,” ucapnya.

Yuliadi Setiawan menegaskan, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan bisnis migas. Sebab, secara aturan pemerintah daerah berhak mendapatkan peluang mengelola PI sebesar 10 persen. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada wilayah kerja Migas dan Pemerintah Daerah.

Dikatakan, jika pemerintah daerah bisa mendapatkan pembagian saham sebanyak 10 persen. Sayangnya, selama ini Petronas Carigali sebagai KKKS belum menyetujui penawaran yang diajukan pemerintah. Berkali-kali Petronas menolak nominal bagi hasil jika bisnis migas dilakukan.

“Makanya kami akan bahas lebih detail lagi untung ruginya jika kami merubah penawaran. Semoga ada hasil yang bagus tahun ini,” ucapnya.

Ditambahkan, kesepakatan bisnis migas harus selesai antara BUMD dengan Petronas Caligari. Sebab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa melakukan intervensi. Sehingga, pemerintah daerah kesulitan untuk meminta pertimbangan soal rencana kerjasama bisnis migas.

Catatan Kabar Madura, PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) BUMD Pemkab Sampang belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari. Penawaran mereka belum ada persetujuan karena tidak adanya kesepakatan soal angka bagi hasil.

Perusahaan BUMD secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara prosentase yakni 51 % PT PJU dan 49 % PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barrel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 bopd sampai 20.000 bopd. (man/bri)

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *