Pemkab Pamekasan Andalkan Perda Kabupaten Layak Anak

  • Whatsapp
RIANG: Anak-anak melintasi Jalan Kabupaten, Pamekasan sepulang dari sekolahnya.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Peringatan Hari Anak Nasional di tahun ini, belum menggembirakan. Sebab, masih banyak kasus kekerasan anak belum terdeteksi. Sepanjang tahun 2019, kasus kekerasan terhadap anak 6 kasus, kemudian 2 kasus lainnya, anak sebagai pelaku atau anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Kepala Bidang (Kabid). Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A & KB) Pamekasan Abrori Rais mengatakan, data itu dihimpun sejak Januari hingga Juli 2019.

Baca Juga: Pelecehan Seksual Anak di Bangkalan Masih Tinggi

Baca Juga: Sampang Gagal Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Baca Juga: Jumlah Korban KDRT Mendominasi Kasus Kekerasan Anak

Kasus tersebut meliputi penganiayaan, pencurian, KDRT, penelantaran, pencabulan.

Saat ini, pihaknya masih menangani proses kasus tersebut. Agar kasus yang dialami anak tidak berkelanjutan, DP3A&KB Pamekasan melalui Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P3A) melakukan pendampingan dari semua aspek, sesuai kebutuhan anak hingga permasalahanya tuntas.

“Selama ini kasus itu terus diupayakan supaya setiap tahunnya menurun. Bahkan, sebisa mungkin tuntas 100 persen,” katanya, Selasa (27/7).

Abrori juga menyinggung terkait pendampingan terhadap ABH. Baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Dilakukan pendampingan psikologis (pemulihan trauma anak), pendampingan hukum saat menghadapi kasus hukum di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan hingga putusan dan pemulangan atau pengembalian kepada keluarga dan rehabilitasi sosial.

Pemkab Pamekasan memiliki Peraturan Daerah (Perda) Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam perda itu diatur 5 klaster hak anak sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap hak anak. Program perlindungan anak tersebut dianggarkan sebesar Rp250 juta.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur menyampaikan, perlindungan anak perlu melibatkan peran masyarakat, utamanya dalam membantu pencegahan perilaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, dinas terkait perlu mengawasi secara maksimal. Terlebih, setiap tahun disediakan anggarannya.

“Semua elemen masyarakat perlu menjaga anak masing- masing,” pungkasnya. (imh/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *