Pemkab Pamekasan Bakal Atur Hak untuk TKI yang Dipulangkan Paksa

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) DILINDUNGI: TKI asal Pamekasan dilindungi dengan Perda Perlindungan TKI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Usulan tersebut untuk mempertegas perlindungan pemkab kepada para TKI yang bekerja di luar negeri.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Wardatus Sarifah menuturkan, revisi tersebut merupakan usulan eksekutif. Usulan itu diterima kemudian ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) DPRD Pamekasan tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Ini belum dibahas, nanti akan kami bahas dengan bagian hukum dan dinas terkait,” ucapnya.

Tenaga Ahli Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Sapto Wahyono menjelaksan, revisi perda itu dilakukan untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sebab sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, banyak peraturan di bawahnya yang perlu diselaraskan.

Lebih lanjut, Sapto menjelaskan, dalam usulan revisi itu perda ini akan lebih mempertegas sikap pemerintah daerah terhadap para TKI yang bekerja di luar negeri. Perlindungan itu menyangkut profesi dan hak-hak TKI. Tujuannya untuk memastikan kesejahteraan para TKI. Sebab selama wabah Covid-19, TKI mengalami ketimpangan.

“Selama ini kan belum ada. Ini menyangkut perlindungan hukum dan hak-hak TKI. Ketika TKI diberangkatkan secara resmi, bagaimana dengan asuransinya dan lain sebagainya,” terang Sapto.

Sapto menyontohkan, pemulangan secara paksa kepada TKI saat wabah Covid-19 perlu disikapi dengan regulasi agar memiliki payung hukum. Hal itu juga menyangkut biaya pemulangan terhadap para TKI. Dengan regulasi yang baru, mempertegas bentuk pelindungan daerah setelah TKI dipulangkan ke tanah air.

“Yang memulangkan negara yang bersangkutan, tapi kontrak kerjanya masih ada. Kemudian di sini TKI jadi nganggur. Nah ini perlu dilindungi bagaimana jangka panjangnya TKI,” jelas Sapto.

Reporter: Ali Wafa

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *