oleh

Pemkab Pamekasan Bentuk Tim Asistensi Percepatan Serapan Anggaran

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan membentuk tim asistensi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Tujuannya untuk memaksimalkan serapan. Sebab, serapan anggaran di APBD tahun ini belum optimal, masih kisaran 55 persen. Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Totok Hartono, Rabu (11/11/2020).

Menurutnya, latar belakang terbentuknya tim, berasal dari penegasan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI). Sesuai instruksinya, agar membentuk tim asistensi percepatan serapan anggaran. Setelah dianalisa dengan detail mengenai prosesnya hingga pada triwulan ke 4, serapan anggaran masih berada di angka 55 Persen.

“Kendalanya bukan hanya adanya Covid-19, tetapi juga karena belanja modal di kami belanja masyarakat, baik itu pemanfaatan maupun dampak dari perputaran APBD itu. Sehingga kami mengumpulkan semua organisasi perangkat daerah (OPD)  untuk dievaluasi mengenai keterlambatan serapan itu,” ujarnya.

Totok Hartono menjelaskan, untuk anggaran yang belum terserap, mayoritas pada platform anggaran yang diperuntukan khusus pembangunan fisik. Program tersebut, berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas LIngkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Melalui penekanan dari tim yang diketuainya itu, sebagai langkah untuk mencari formulasi yang baik dalam melakukan penyerapan anggaran di sisa anggaran 2020. “Jadi nanti setelah dilakukan evaluasi, apa kendalanya, kemudian yang sudah selesai segera diserap, apakah ada yang direncanakan tetapi belum dilelang, jadi dari berbagai aspek akan kami cek,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno, mengatakan, melihat dari progres penyerapan anggaran tahun 2020 yang masih di angka 55 persen, setidaknya pemkab lebih giat lagi untuk memaksimal setiap program yang telah direncanakan dengan baik. Bahkan bisa terselesaikan secara optimal. Sehingga di tahun anggaran berikutnya, kejadian tahun ini tidak terulang kembali.

“Pemkab harus lebih professional, dan kegiatannya harus sesuai dengan musrembang yang telah disepakati, pemerintah itu sudah merencanakan selama satu tahun, kenapa masih terjadi seperti ini,” responnya. (rul/ito)

Komentar

News Feed