Diminta Kecualikan Pengusaha Pribumi dari Moratorium Toko Modern

(KM/ALI WAFA) ILEGAL: Seorang warga baru saja berbelanja di salah satu toko modern tanpa izin di Jalan Pintu Gerbang Pamekasan, Senin (7/3/2022).

KABARMADURA.ID | PAMEKASANSejak 3 November 2017, toko modern di Pamekasan dilarang berdiri. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 503/786/432.000/2017 tentang Moratorium Toko Modern. Namun faktanya, sejumlah toko modern tanpa izin masih berdiri, bahkan beroperasi dengan lancar di Pamekasan.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Hasanurrahman mengaku delematis saat hendak menertibkan. Sebab, pemilik toko kerap berdalih sedemikian rupa agar tokonya tidak ditutup. Sementara untuk melakukan penutupan paksa, pihaknya perlu rekomendasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Jika OPD pengampu aturan itu merekomendasi untuk melakukan penutupan, kami siap. Seperti dinas perizinan dan disperindag. Sejauh ini belum ada rekomendasi,” ucap pria yang akrab dipanggil Ainur itu, Senin (7/3/2022).

Bacaan Lainnya

Ainur menjelaskan, kriteria toko modern berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari atau sembilan bahan pokok (sembako). Baik menjual barang secara ecer maupun grosir.

Menurut Ainur, sejumlah toko seperti CC Mart, Basmalah, Homastas, Toko Bagus dan beberapa toko lain yang menjual sembako dengan sistem pelayanan mandiri, tergolong toko modern. Pria 45 tahun itu mengungkapkan, sejumlah pemilik toko modern keberatan dengan adanya moratorium itu. Sebab, mereka merasa, dirinya adalah pribumi yang membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut para pemilik toko, lanjut Ainur, moraotorium itu kurang berpihak pada wirausahawan lokal Pamekasan yang hendak berinovasi. Namun kata Ainur, jika pribumi dikecualikan dalam moratorium itu, maka Pemkab Pamekasan terkesan menutup peluang investasi bagi pengusaha asing.

Di sisi lain, pemerintah menganggap, keberadaan toko modern mengancam keberlangsungan usaha kecil menengah (UKM).

Kendati demikian, Ainur mengatakan, Satpol PP memiliki standar operasional perosedur (SOP) dalam memberikan sanksi. SOP itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2015. Sanksi dimulai dari teguran lisan. Kemudian teguran tertulis. Jika teguran itu tidak diindahkan, maka langkah terakhir, OPD teknis merekomendasikan penutupan.

“Kami sudah melakukan sosialisasi. Teguran lisan sudah kami sampaikan. Tinggal rekomendasi dari OPD terkait, baru kami melangkah ke penutupan,” pungkas bapak satu anak itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A Rahim, moratorium itu perlu direvisi. Pengusaha lokal Pamekasan itu harus dikecualikan dari moratorium. Sebab menurutnya, yang layak tidak mendapat izin adalah toko modern yang berjejaring skala nasional. Sementara toko seperti Homastas, Basmalah, Toko Bagus dan lainnya, merupakan toko lokal milik warga Pamekasan.

“Tetapi untuk toko lokal, harusnya bisa dimaklumi. Jadi perlu kearifan lokal. Kami akan berdiskusi dan melibatkan banyak pihak untuk usulkan itu,” ucap Ismail.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.