KABARMADURA.ID | PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar optimalisasi dan evaluasi pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2023 di Hotel Odaita Pamekasan, Kamis (31/1/2023).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Masrukin mewakili Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekda Pamekasan Masrukin menyampaikan, optimalisasi dan evaluasi dilakukan sebagai upaya dalam mengakselerasikan serapan alokasi anggaran yang sudah terpetakan di beberapa OPD. Harapannya, dari berbagai rencana yang sudah disiapkan dari setiap OPD sudah terukur.
Dia menambahkan, untuk saat ini serapan DBHCHT masih tergolong rendah. Namun, pihaknya berkomitmen realisasi kegiatan bisa maksimal di akhir tahun.
“Kami yakin program yang sudah direncanakan bisa terealisasi, sebab kami terus lakukan evaluasi,” jelasnya.
Masrukin juga menjelaskan, pihaknya berharap setiap proyeksi yang diinginkan dari adanya DBHCHT bisa terwujud, seperti bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tambahnya, ada yang perlu menjadi catatan, yakni dalam setiap program harus mendapatkan pendampingan, mulai dari pengawasan internal maupun eksternal. Tujuannya, supaya kegiatannya sesuai dengan regulasi.
“Di Tim DBHCHT ada unsur polres dan kejaksaan, di internal kami dorong inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Kami semuanya tidak ingin ada persoalan, baik dari sisi administrasi dan realisasi,” tambah mantan sekretaris DPRD Pamekasan itu.
Sementara Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Bachtiar Effendi menuturkan, DBHCHT tahun ini mencapai Rp134,9 miliar. Dana itu tersebar di beberapa OPD, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Sosial (Dinsos), Satpol-PP dan Damkar, Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Smart, RSUD Waru dan Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP).
“Kami harapkan kepada masing-masing perangkat daerah pengampu untuk bisa lebih optimal untuk penggunaan DBHCHT,” imbuhnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Totok Iswanto
