oleh

Pemkab Pamekasan Pastikan Foto Kiai Bukan Syarat Sah Izin Pendirian Bioskop

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Merasa dicemarkan nama baiknya, pengasuh Ma’had Islami Salafi Darut Tauhied Ulumuddin (MISDAT UD) Lenteng, Proppo, Pamekasan, KH. Karrar Sinhaji dan KH. Fadholi Moh. Ruham tidak terima dan melaporkannya ke Mapolres Pamekasan.

Kuasa hukum keduanya, Abd. Bari menjelaskan, foto kedua kiai itu ditemukan berada dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait pendirian Kota Cinema Mall (KCM) Pamekasan. Dalam gambar itu diterangkan bahwa keduanya sedang melakukan sosialisasi KCM.

“Setelah kami pelajari dokumen perizinannya, dalam dokumen UKL UPL ternyata ada gambar Abuya (KH. Karrar Sinhaji dan KH. Fadholi Moh. Ruham), kami klarifikasi ternyata itu bukan gambar kegiatan sosialisasi KCM,” terangnya.

Dia menjelaskan, gambar tersebut bukan kegiatan sosialisasi KCM melainkan kegiatan lain di Kabupaten Sampang. Sejak awal, pihaknya tidak pernah setuju dengan keberadaan KCM di Pamekasan, sehingga adanya gambar kedua kian tersebut dalam dokumen UKL-UPL, seolah menyatakan bahwa keduanya setuju dengan adanya KCM.

“Terkait siapa nantinya yang terbukti melakukan itu, kami pasrahkan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir menjelaskan, pihaknya tidak tahu menahu dengan gambar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dia menyebutkan, pihaknya hanya bertugas menertibkan UKL UPL saat pemrakarsa mengajukannya, dalam hal ini pihak KCM.

“Kalau ditanya apakah KCM itu memiliki UKL UPL, ya sudah resmi dan sudah benar syaratnya, sudah sah itu,” tukasnya.

Hal itu menurutnya berbanding lurus dengan disahkannya dokumen tersebut sebagai sebagai rekomendasi, tanpa mempertimbangkan apakah isi dokumen tersebut asli atau tidak. Sebab pihaknya hanya memastikan bahwa dokumen yang diajukan lengkap dan benar.

Karenanya, pihaknya berharap penggugat dapat melampirkan bukti bahwa dokumen tersebut benar-benar palsu. Dengan begitu, semua pengampu rekomendasi dapat merekomendasikan pencabutan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan.

Menurut Jabir, jika dokumen tersebut itu benar palsu, maka Jabir menyayangkan hal itu, sebab tanpa melampirkan dokumentasi sosialisasi pun, baginya sudah cukup.

“Kami tidak masuk pada substansi palsu atau tidak, melainkan persyaratan itu lengkap dan benar, saya tidak melihat palsunya,” ucapnya.

Berdasarkan rangkuman berita Kabar Madura sebelumnya, pihak DPMPTSP Pamekasan berulang kali menyatakan bahwa secara administrasi, izin KCM telah lengkap dan tidak memiliki kecacatan administrasi, bahkan KCM mengurusnya sejak tahun 2018 lalu.

Sayangnya, Kepala DPMPTSP Pamekasan saat dikonfirmasi ulang mengenai masalah tersebut, menyatakan belum bersedia menyampaikan komentar terlebih dahulu. (ali/waw)

Komentar

News Feed