Pemkab Pamekasan Putuskan Naikkan Target Pendapatan Pajak Restoran 

PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor pajak restoran di tahun 2023 ini. Keputusan itu telah ditetapkan di perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Pamekasan 2023. Target PAD restoran pada APBD murni sebesar Rp4,9 miliar, pada APBD-P berubah menjadi Rp5 miliar. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir menyampaikan, naiknya target PAD tersebut sudah berdasar pada potensi yang ada. Ukurannya pada saat pembayaran PAD setiap bulannya sebelum ditetapkannya APBD-P.

Dia yakin target tersebut dipenuhi kendati saat ini masih ada kekurangan sekitar Rp250 juta dari target yang ditetapkan, sebab capaiannya masih diangka Rp4,8 miliar. 

Baca Juga:  Just how much Does a Partner Cost?

“Insya Allah sampai akhir Desember akan tercapai, kurang Rp250 juta dari target yang baru,” paparnya, Selasa (21/11/2023)

PAD pajak restoran dikelompokan menjadi 5 klasifikasi, yakni: pajak restoran ditarget Rp1,3 miliar, pajak rumah makan ditarget Rp350 juta, pajak kafetaria sebesar Rp210 juta, pajak warung Rp57 Juta, dan pajak jasa boga Rp3,1 miliar. 

Proses penarikan PAD tersebut sudah tercatat sebagaimana mestinya, sehingga diyakini tidak akan ada kebocoran, selain memang dicocokan langsung dengan hasil penjualan dari setiap restoran. 

“Kami ada pemeriksaan, setiap restoran pasti akan diperiksa, kalau ada indikasi wajib pajak itu tidak transparan atau bohong dalam pelaporan pajaknya dari pendapatannya mereka,” imbuhnya. 

Baca Juga:  Prof AQ Yakin Poltera Akan Ubah Perwajahan Madura

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam menyampaikan, kenaikan target dari PAD sektor pajak memang akan terus didukung, tetapi dalam prosesnya harus berbasis digital, supaya dari setiap pembayaran penarikan 10 persen dari wajib pajak yang perlu dibayar bisa lebih efektif. 

“Jadi mau dinaikan berapa pun kalau tidak ada sistem yang mengatur pola pembayarannya, saya pikir human error-nya masih tinggi,” kata Khairul Umam. 

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif 

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *