Pemkab Pamekasan Siapkan Rp21 miliar untuk BLT 16.532 Guru Nonkategori

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Dokumen) BANTUAN: Pemkab Pamekasan proyeksikan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada guru non kategori.  

Kabarmadura.id/Pamekasan-Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan sudah melakukan refocusing anggaran khsusus penanganan Covid-19 sebesar Rp68 miliar. Anggaran tersebut bertambah Rp21 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT). Sehingga total anggaran saat ini mencapai Rp89 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Sahrul Munir, Minggu (10/5/2020) mengatakan, tambahan anggaran tersebut diproyeksikan terhadap guru nonkategori. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti nominal bantuan untuk setiap guru nonkategori.

Bacaan Lainnya

“Jadi saya hanya menerima detail angkanya saja, kemaren itu, setiap bulannya berkisar Rp7 miliar, jadi kalau tiga bulan berkisar Rp21 miliar kalau data itu tidak bergerak, ini masih didata, detailnya ada di Disdik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pamekasan Akhmad Zaini, menjelaskan secara detail yang diproyeksikan mendapatkan JPS meliputi, guru nonkategori yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru ngaji di Data Aplikasi Tempat Ibadah (Simantap) dan 4.579 guru madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah diniyah yang terdata di sistem Kemenag.

Rinciannya, sebanyak 8.508 orang nonkategori, 3.445 guru ngaji  di data Simantap dan 4.579 guru MI dan madrasah diniyah yang terdata di sistem Kemenag.

Jadi total yang akan diberi BLT sebanyak 16.532. Setiap bulan dianggarkan Rp9,9 miliar dan dilaksanakan selama tiga bulan, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp29,7 miliar.

Dalam penyalurannya, mantan aktivis PMII itu akan memberikan dua alternatif, tunai semua dan tunai plus sembako, tetapi sifatnnya masih belum final. Sebab dalam tahap kajian untuk segera disalurkan.

“Penyalurannya tunggu lebih info lanjut, karena ini masih dikaji tersedia enggak uangnya, jika sebanyak itu, tetapi ini merupakan perintah bupati, kami hanya melaksanakan kebijakan bupati,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Syafiuddin menyampaikan, apresisinya terhadap rencana pemberian JPS bagi guru nonkategori. Sebab dirinya menilai para guru sangatlah terdampak ekonomi dari wabah Covid-19.

“Perlu diperjelas BLT ini bukan dana Insentif yang biasanya diberikan Rp600 ribu setiap tahun yang diberikan kepada guru non kategori, ini jelas menjadi tambahan semangat untuk bertahan melawan Covid-19 biar bagaimanapun mereka bagian dari masyarkat yang terdampak,”tukasnya. (rul/ito/waw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *