oleh

Pemkab-Polres Sampang Canangkan Wilayah Bersih dari Korupsi

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem pelayanan pengaduan (whistle blower system) tindak pidana korupsi.

Whistle blower system ini merupakan salah satu bagian dari manajemen perubahan dan masuk dalam kriteria pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Rencana tersebut mulai diawali dengan menggelar pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) dan penandatanganan pakta integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)

Kegiatan yang digelar di Aula Polsek Kota Sampang, dihadiri langsung oleh Bupati Sampang Slamet junaidi bersama Polres Sampang yang didampingi oleh Forkopimda Sampang beserta kapolsek se-Kabupaten Sampang.

Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan sambutan Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman. Setelah memberikan sambutan, dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Forkopimda Kabupaten Sampang dan dilanjutkan penrnyataan Pakta Intregitas oleh jajaran kapolsek se-Kabupaten Sampang.

Penandatanganan piagam dan pernyataan pakta integritas tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan peresmian Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Sampang yang secara simbolis ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi.

Selanjutnya, bupati Sampang bersama kapolres Sampang beserta Forkopimda Sampang meninjau Satpas Polres Sampang mencoba beberapa fasilitas pembuatan surat izin mengemudi (SIM), seperti tempat foto SIM, untuk syarat pembuatan SIM dan fasilitas yang lain.

Dalam sambutannya, Kapolres Sampang AKBP Budi Wardiman menyampaikan. pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas ini, karena Polres Sampang tertantang untuk mengubah pelayanan kepada masyarakat menuju zona bebas korupsi.

Pihaknya mengharap dukungan dari semua pihak termasuk bupati Sampang dan jajarannya untuk memberikan saran dan masukan demi kemajuan Polres Sampang ke depan.

“Pencanangan zona integritas ini merupakan zona di mana kami para personil kepolisian berintegritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pelayanan kepada masyarakat yang nyaman,” katanya.

Pencanangan zona integritas tersebut menunjukkan bahwa pimpinan Polres Sampang memiliki komitmen kuat untuk membawa instansinya bersih dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujutkan wilayah bebas korupsi (WBM) melalui pencegahan wilayah korupsi, reformasi berokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Untuk wilayah bebas dari korupsi (WBK), merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada zona integritas yang telah memperoleh opini wajar tampa pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Di tempat yang sama, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan, pencanangan tersebut merupakan tonggak sejarah untuk berjanji kepada masyarakat, bahwa Pemkab Sampang merupakan bagian dari ZI menuju WBK dan WBBM, mulai dari jajaran pemkab hingga  tingkat pemerintah desa.

Pencanangan dan pembangunan zona integritas diterapkan, imbuhnya bertujuan untuk membangun wilayah birokrasi bersih yang merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah daerah, lanjutnya berupaya membangun pemerintahan dan birokrasi sekaligus membangun masyarakat yang bersih dari korupsi.

“Kami bersama aparatur sipil negara berusaha semaksimal mungkin untuk melayani warga Sampang sebaik mungkin tanpa pandang bulu, tanpa memandang dari mana, warna dan organisasi manapun, semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Sampang untuk mengawal, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan aman sesuai aturan dan ketentuan serta memenuhi kebutuhan sebagaimana yang diharapkan. (awe/waw/km)

Komentar

News Feed