Pemkab Sampang Akan Mengelola Dana CSR, Sebagai Antisipasi Adanya Ketidakjelasan Realisasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) DITERTIBKAN: Sejumlah perusahaan di Sampang diwajibkan realisasikan dana corporate social responsibility (CSR).

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Sebagian besar corporate social responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Sampang, mulai ditertibkan. Bahkan, sejumlah pihak menyetujui rencana adanya pengelolaan yang dikoordinir pemerintah.

Salah satunya, Pengamat Sosial, Zahri. Dia menyetujui adanya usulan dan rencana di internal pemda tentang pengelolaan dana CSR di sejumlah perusahaan. Menurutnya, sebagai salah satu inisiator konsep baru itu, sangat mendukung jika pengelolaan ditangani oleh pemerintah setempat.

Bacaan Lainnya

“Selama ini, ada beberapa perusahaan merealisasikan CSR bekerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan, ada realisasi CSR yang tidak jelas dari sejumlah perusahaan. Padahal, itu menjadi kewajibannya,” ujarnya, Kamis (07/01/2021).

Dia mencontohkan, dana CSR dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) bisa menjadi pendapatan daerah yang sah. Sehingga, dana berbentuk hibah, selanjutnya pemda yang akan membelanjakan sesuai kebutuhan.

“Dengan dimasukkannya CSR pada pendapatan daerah, maka hasilnya akan lebih akuntabel. Karena dana tersebut nantinya, akan menjadi uang negara, bukan lagi uang perusahaan,” ucapnya.

Moh. Zahri menjelaskan, salah satu kelebihan adanya penanganan dana CSR satu pintu tersebut, untuk menghindari tumpang tindih. Sehingga, tidak perlu dilakukan sinkronisasi. Sebab, pemerintah secara otomatis akan menyiapkan lokasi yang menjadi prioritas bantuan.

“Semua perusahaan memasrahkan dana CSR. Selanjutnya pemerintah yang mengelola. Saya yakin ini akan lebih efektif,” jelasnya.

Mantan anggota Komisi II DPRD Sampang itu mengatakan, daerah terdampak tetap menjadi prioritas dalam realisasi CSR. Namun selebihnya, pemerintah bisa mengatur lokasi yang akan menerima program CSR. Sehingga, terjadi pemerataan pembangunan.

“Pengelolaan satu pintu itu, tidak hanya berlaku untuk CSR perusahaan migas. Tapi juga sejumlah perusahaan lain di Sampang. Mereka mempunyai kewajiban yang sama menyalurkan dana CSR,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengaku masih dalam proses perencanaan. Namun, untuk penertiban CSR dari beberapa perusahaan sudah mulai dilakukan.

“Soal itu kami masih membahas regulasinya. Tapi Alhamdulilah selama ini, bapak bupati sudah berhasil menertibkan semua perusahaan dalam merealisasikan CSR. Ini akan terus kami lakukan,” responnya. (man/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *