oleh

Pemkab Sampang Belum Jalankan Wajib Laporan Harta Kekayaan ASN

Berdalih Tunggu Perbup dan Rekomendasi Kemenpan RB

Kabarmadura.id/SAMPANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang belum juga memberlakukan program wajib laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sudah mengelurkan surat edaran (SE) dengan nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban menyampaikan LHKASN di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Suyono mengatakan, pemberlakukan wajib LHKASN itu membutuhkan regulasi berupa peraturan bupati (Perbup) sebagai turunan dari SE Kemenpan RB. Pasalnya, aturan wajib LHKASN di berbagai daerah tidak sama.

Kata Suyono, tidak semua abdi negara memiliki kewajiban LHKASN. Untuk itu perlu dibuatkan perbup yang mengatur terkait teknis pelaporan dan eselon kepegawaian yang memiliki kewajiban lapor kepemilikian harta ke Kemenpan RB.

”Hingga saat ini, kami belum memberlakukan wajib LHKASN. Karena tahun ini, kami masih akan membuat perbupnya terlebih dulu,” kata Suyono kepada Kabar Madura.

Pihaknya mengaku sudah mengirimkan nama-nama dan eselon ASN di lingkungan Pemkab Sampang ke Kemenpan RB untuk mengetahui para abdi negara yang wajib LHKASN dan tidak. Sayangnya hingga kini belum ada kejelasan dan kepastian, karena masih diverifikasi.

”Kami terus melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kemenpan terkait penerapan wajib LKHASN ini. Namun sampai saat ini, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut dan membuat perbup,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan SE Kemnpan RB itu, abdi negara yang wajib LHKASN tersebut meliputi eselon III, IV dan V. Sedang ASN esalon II-A, II-B atau setara kepala dinas, sekertaris kabupaten (sekkab), dan ASN eselon III-A meliputi sekretaris dinas dan camat wajib laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai bentuk tranparansi.

Lanjut Suyono, kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan Pemkab Sampang itu, adalah wujud pernyataan integritas atas harta kekayaan dan upaya pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan bentuk transparansi para abdi negara.

”Wajib LHKASN ini sebagai langkah preventif atau pencegahan dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh para abdi negara, utamanya yang esalon rendah,” pungkasnya. (sub/pai)

Komentar

News Feed