Pemkab Sampang Belum Seriusi Edukasi Pentingnya Jadi PMI Legal

  • Whatsapp

KABARMADURA.ID, Sampang -Sepanjang tahun 2020, 561 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sampang di Malaysia ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Mereka ditangkap lantaran berstatus sebagai pekerja ilegal di negara lain. Dari jumlah itu, sebagian masih ada yang ditahan dan ada pula yang dipulangkan.

Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang Agus Sumarso mengatakan, pada tahun 2020, terdapat 561 PMI yang diamankan kepolisian Malaysia. Selain tidak memiliki identitas yang jelas, juga tidak mempunyai dokumen resmi sebagai PMI.

Bacaan Lainnya

Sedangkan sebagian yang sudah dipulangkan, setelah menjalani masa penahanan dua sampai tiga bulan.

“Jumlahnya itu ada 561, tetapi yang sudah dipulangkan ke Sampang 515, dan untuk yang 46 masih ditahan, dan pemulangannya tidak tahu,” ungkapnya, Rabu (21/10/2020).

Ratusan PMI tersebut mayoritas berasal dari wilayah pantai utara (pantura) Sampang, seperti Kecamatan Sokobanah, Ketapang, dan Banyuates, dan ada sebagian dari Kecamatan Robatal dan Omben.

“Saya harap semua PMI ini melengkapi dokumen dan identitasnya jika mau merantau, karena jika ilegal, banyak konsekuensinya, termasuk tertangkap dan jika terjadi kecelakaan tidak bisa diasuransikan,” imbuhnya.

Menngetahui hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni sangat menyayangkan. Ditegaskannya, jika hal itu sudah menjadi bukti bahwa upaya pemerintah memberi pemahaman dan rasa aman kepada masyarakat tidak maksimal.

Pria dengan sapaan bung Fafan menegaskan, seharusnya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menekankan bahwa status ilegal sangat merugikan mereka. Selain itu pemerintah lebih proaktif mendampingi masyarakat serta serius dalam pelatihan dan penyediaan lapangan kerja.

“Ini sudah suatu bukti bahwa pemerintah tidak maksimal dalam menjalankan programnya. Memilih ilegal itu karena masyarakat menilai ketika legal gajinya tidak cukup, sehingga butuh edukasi agar masyarakat itu paham bahwa legal sangat mudah dan aman,” tukasnnya. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *