Pemkab Sampang Berharap, Target Kerjasama Pengelolaan Migas Sesuai Aturan 

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Perundingan bisnis minyak dan gas bumi (migas) melalui dana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltd Antara PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE), dengan Petronas Carigali sepertinya mengarah pada lampu hijau. Bahkan, target dari rencana kerjasama itu selesai tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, rencana kerjasama bisnis migas mulai ada titik terang. Menurutnya, pihak Petronas mulai membuka komunikasi dengan pemerintah daerah. Sehingga, komitmen kerjasama mampu membuahkan hasil yang maksimal dan saling menguntungkan.

Bacaan Lainnya

“Beberapa waktu lalu, pihak Petronas mendatangi bapak bupati. Tapi, bupati sempat tidak mau bertemu selama belum ada komitmen, jika bisnis migas bisa dilakukan. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (18/01/2021).

Selama ini, lanjut dia, Petronas tidak membuka komitmen dengan pemerintah daerah. Terbukti, beberapa kali upaya perundingan dilakukan tidak berhasil. Namun, tahun ini sepertinya bakal ada perkembangan dari rencana kerjasama yang mulai dibahas sejak dua tahun lalu.

Menurutnya, bupati tengah melakukan pertemuan dengan pihak Petronas Caligari di Jakarta. Tentunya, dalam rangka membahas lanjutan rencana kerjasama pengelolaan migas sepuluh persen. “Bapak bupati melakukan pertemuan dengan Petronas. Bagaimana hasilnya, belum kami ketahui. Tapi yang jelas, bupati tidak main-main jika Petronas tidak berkomitmen. Karena selama ini tidak ada kontribusi kepada pemerintah daerah,” paparnya.

Dia mengungkapkan, pertemuan pertama Petronas Carigali, bupati langsung menanyakan apa kontribusi Petronas kepada pemerintah daerah. Sementara dalam aturan, pemerintah bisa mengelola bisnis migas sepuluh persen.

“Kalau hanya corporate social responsibility (CSR) tidak perlu diminta. Karena itu sudah kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Tapi, soal pengelolaan migas sepuluh persen ini yang perlu komitmen,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Wawan itu mengaku, jika bisnis migas berhasil dilakukan, maka akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sebab selama ini, pendapatan daerah masih tergolong rendah. Sehingga, bupati berusaha agar pemerintah bisa mengelola bisnis migas, Antara PJSE dan Petronas Caligari.

Untuk diketahui, PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) BUMD Pemkab Sampang, belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari. Penawaran mereka belum ada persetujuan, lantaran tidak adanya kesepakatan soal angka bagi hasil.

Sedangkan, perusahaan BUMD secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati maka ada pembagian saham antara BUMD Jatim dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara prosentase yakni 51 % PT PJU dan 49 % PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barrel oil per day (BOPD). Sedangkan, produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan, di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 bopd hingga 20.000 bopd.

Sesuai aturan, pemerintah daerah berhak mendapatkan peluang mengelola PI sebesar 10 persen. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI sebesar 10% pada wilayah kerja migas dan pemerintah daerah. (man/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *