oleh

Pemkab Sampang Didesak Tegas Tindak Galian C Ilegal

Kabarmadura.id/Sampang-Puluhan aktivis yang tergabung di lembaga Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dan Madura Development Watch (MDW) Kabupaten Sampang, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk lebih tegas dalam menindak aktivitaa galian c ilegal.

Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang Sidik mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, untuk meminta ketegasan pemerintah terkait adanya aktivitas galian c illegal. Sebab, selain merusakan lingkunagan, pemerintah tidak menerima keuntungan apapun, khususnya pada pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas galian c itu.

“Kami meminta dorongan ke anggota dewan selaku wakil rakyat, agar permintaan kami untuk menutup galian c ilegal dipenuhi,” ungkapnya, Kamis (16/7/2020).

Selain itu dia menuturkan, desakan agar Pemkab bertindak tegas dalam menindak galian c ilegal, bukan untuk menutup pintu masuk investor. Sebab pemerintah juga membutuhkan investor demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Hanya saja, Pemkab harus lebih ketat dan tegas dalam menindak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan perizinan.

“Jadi ini harus ditutup sembari membantu menfasilitasi pelaku usaha untuk mengurus izin, dan nanti investor bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyebutkan, di Kabupaten Sampang ada 24 galian c yang sedang beraktivitas. Di antaranya, 21 ilegal dan 3 sudah berizin. Dengan ini, pihaknya akan memberitahukan ke pimpinan daerah untuk mendorong agar usaha penambangan ini melengkapi perizinan.

Ditambahkannya, penutupan tambang ilegal dapat dilakukan sebagai langkah terakhir, karena berdampak pada mata pencaharian warga. Pihaknya akan membagi tugas antar komisi untuk mensosialisasikan terkait perizinannya. Bahkan pihaknya mengaku akan turun lapangan untuk melihat ke lokasi tambang.

“Kami juga akan sampaikan kepada pemerintah daerah agar mendorong para pengusaha untuk memproses izin agar nanti ada tambahan PAD dari pertambangan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Lingkungan (PPL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang Moh. Zainullah mengakui jika ada 24 lokasi tambang galian c yang beroperasi, tetapi dari 24 lokasi itu yang mempunyai izin hanya ada 3.

Dia menjelaskan, ada beberapa tahapan bagi pemilik galian c yang akan mengurus izin tambang, yakni izin tata ruang (ITR), wilayah izin usaha penambangan (WIUP), izin lingkungan, WIUP provinsi dan izin operasi atau produksi.

Kendati demikian, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada pelaku usaha supaya memproses perizinanannya, karena jika tidak mempunyai izin dilarang beraktivitas, dan jika melanggar dapat dikenakan sanksi pidana.

“Saya mengimbau, jika tidak ada izinnya itu akan dikenai sanksi Rp10 miliar, tapi tetap saja. Namun untuk menindak bukan ranah kami, tetapi nanti kami akan mengirim surat tembusan ke Satpol PP untuk turun ke lokasi,” pungkasnya. (mal/pin)

Komentar

News Feed