Pemkab Sampang Godok Juknis Penyaluran JPS

  • Bagikan

Kabarmadura.id/Sampang-Program jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak wabah Covid-19 di Kabupaten Sampang belum direalisasikan. Untuk itu, Pemkab Sampang dituntut kerja ekstra agar bantuan itu segera terealisasi kepada masyarakat Kota Bahari yang belum tercover bansos penanganan Covid-19 sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.

Catatan Kabar Madura, Pemkab Sampang telah menyiapkan anggaran Rp137 miliar sesuai Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 tanggal 23 April 2020. Dari anggaran itu, Rp87 miliar dialokasikan untuk menanggulangi dampak wabah Covid-19 bagi masyarakat melalui program JPS.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan, belum cairnya JPS lantaran pihaknya masih melakukan pembahasan tentang sekema dan petunjuk teknis (Juknis) program JPS dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dinas terkait, utamanya leading sektor program JPS, yakni Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Dia menjelaskan, tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan tahapan realisasi program JPS tersebut, karena berhubungan dengan proses penanganan dampak Covid-19. Akan tetapi, pihaknya harus tetap berpedoman dan berpatokan pada aturan yang berlaku serta protab kesehatan.

“Kami upayakan semaksimal mungkin agar terhindar dari terjadinya tumpang tindih data penerima dengan program bansos lainnya, makanya harus dilakukan penuh hati-hati,” ujar Yuliadi Setiawan, Senin (18/5/2020).

Pria yang akran disapa Wawang itu menjelaskan, program JPS memang dipersiapkan untuk masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 di Kabupaten Sampang. Kendati penerimanya bukan hanya dari kalangan masyarakat yang tergolong kurang mampu, yakni semisal orang dengan resiko (ODR) karena baru datang dari luar daerah, pelaku usaha mikro kecil menengah yang terputus mata pencahariannya dan semacamnya.

Baca juga  Kemenag Sampang Menunggu Instruksi Gubernur Terkait Pencairan BPOPP

“Bukan tidak ingin segera menyalurkan JPS ini, tapi kami berhati-hati agar program ini betul-betul sesuai harapan, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat miskin dan terdampak wabah Covid-19 ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah menekankan, dalam pelaksanaan realisasi program JPS tersebut, ada tiga hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama pelaksanaan harus tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat.

Kedua proses penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat dan terakhir, mekanisme penyaluran JPS itu harus dilakukan seefisien mungkin dengan cara menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat mengacu pada juknis yang ada.

“Saat ini ada berbagai program bansos yang berpotensi terjadi tumpang tindih data penerima. Maka program JPS ini difokuskan untuk mengcover sejumlah masyarakat miskin yang tidak tersentuh bansos lainnya,” singkatnya. (sub/pin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan