oleh

Pemkab Sampang Hanya Mampu Cover 52 Ribu PBID

Kabarmadura.id/Sampang-Jumlah peserta kartu penerima bantuan iuran daerah (PBID) di Sampang, hingga kini tercatat sebanyak 52 ribu. Untuk membayar premi jaminan kesehatan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang harus mengeruk anggaran hingga Rp23 miliar.

Padahal berdasarkan catatan Kabar Madura, pada tahun 2019 masyarakat Kabupaten Sampang yang tercover BPI jaminan kesehatan nasional (JKN) sebanyak 579.891 jiwa. Namun, ditemukan sebanyak 151 ribu PBI yang terblokir, lantaran ditengarai tidak dilaksanakan verifikasi dan validasi (verval) data kepesertaan oleh pemerintah kabupaten.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi mengatakan, pemerintah kabupaten hanya mampu menanggung sebanyak 52 ribu jiwa peserta PBID. Bahkan dana Rp23 miliar yang dibayarkan untuk premi PBID itu, hanya bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) tahun 2020.

“Untuk warga yang belum tercover nanti kami usulkan kembali, kalau memang mereka belum tercover oleh pemerintah pusat, karena kemampuan daerah terbatas,” ucap Agus Mulyadi kepada Kabar Madura, Senin (6/7/2020).

Dirinya mengakui, di wilayah Kota Bahari masih banyak warga kurang mampu yang belum tercover jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan itu. Adapun solusinya, yakni hanya melakukan pengusulan kembali atau update data ke Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami perlu melakukan update data penerima PBID dan JKN ini, karena ada kuota penerima tambahan sekitar 28 ribu, rinciannya PBID 8 ribu dan PBID Provinsi Jawa Timur sebanyak 20 ribu jiwa,” ungkap Agus (Sapaan akrabnya).

Sekertaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sampang Mauzul Mualana mengatakan, di Kabupaten Sampang ada sekitar 151 ribu peserta PBI JKN yang terblokir.

Hal itu, karena Pemkab tidak melaksanakan verval data kepesertaan jaminan kesehatan secara berkala. Sedangkan oleh pemerintah pusat data tersebut dilakukan penghapusan setiap bulan kemudian data dikembalikan ke kabupaten untuk dilakukan verval.

“Mestinya pemkab aktif melakukan verval data peserta PBI JKN ini, untuk  menyaring peserta yang sudah meninggal, data ganda dan lain sebagainya,” ungkap Mauzul Maulana.

Lanjut dia, berdasarkan pernyataan dari pihak BPJS, sejak bulan Januari 2020 tidak ada penghapusan kepesertaan PBI JKN karena wabah Covid-19. Data peserta yang terhapus tersebut sudah melebihi enam bulan, jadi data-data yang sudah terblokir itu sulit untuk dimasukkan kembali ke DTKS.

“Kami sangat kecewa dan sangat menyayangkan kepada Dinsos karena tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kami minta Kadinsos mundur saja,” kesalnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed