oleh

Pemkab Sampang Klaim Sengketa Lahan Rumah Sakit Selesai

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengklaim, lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Mohammad Zyn, merupakan lahan milik pemkab dengan sejumlah bukti dokumen sah dan hasil putusan pengadilan yang menolak gugatan pihak pengguggat.

“Pengadilan menolak gugatan pihak penggugat, karena hakim menilai syarat formil penggugat dinyatakan masih belum memenuhi syarat atau cacat. Ada empat kekurangan penggugat, di antaranya terkait kuasa hukumnya dan objek gugatannya,” kata Kasubag Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Sampang, Harunur Rosyid.

Dengan demikian, dalam peradilan tersebut pihak penggugat menurutnya merupakan unsur yang dikalahkan, sebab pihaknya merupakan pihak tergugat.

“Jadi jika ada pihak yang mengatakan tidak ada yang menang atau yang kalah, terserah. Kami dari pemkab mengatakan, kamilah pemenangnya,” tambahnya.

Lahan yang digugat oleh warga yaitu lahan di persil 76 yang saat ini sudah bersertifikat. Berdasarkan gambar peta yang dimiliki pemkab, yaitu berada di belakang RSUD. Bahkan menurutnya, gugatan dari pihak penggugat keliru dan di luar nalar karena melebihi luasan lahan yang digugat yaitu seluas 22.800 meter persegi

“Persil 76 itu sudah ada bukti sertifikat dan gambar petanya, dan sekarang sudah dibangun rumah dinas dokter di belakang rumah sakit, sedangkan lahan di persil 75 dan 77 yang saat ini ditempati gedung RSUD masih proses sertifikasi,” imbuhnya.

Berkenaan dengan pengukuran lahan RSUD yang dengan tanpa melibatkan penggugat, karena bukan termasuk syarat utama.

“Bukan kewajiban kami mengundang penggugat, syarat utama pengukuran tanah itu harus mewakili pihak-pihak perbatasan dan semuanya sudah kami undang dan itu menjadi ranah BPN. Nah kalau ada keberatan, silahkan ke BPN dan tunggu 90 hari, kalau tidak ada keberatan maka proses peta bidang dan sertifikasi terus jalan,” tukasnya.

Sebelumnya, proses pengukuran lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zyn, Kabupaten Sampang yang belum bersertifikat, menuai reaksi dari Salim cs, salah satu ahli waris pemilik lahan yang tidak diundang saat pengukuran.

Sementara itu, kuasa hukum ahli waris Salim cs, Puji Raharjo mengatakan, pengukuran lahan rumah sakit tersebut tanpa melibatkan ahli waris pemilik lahan di persil 76, dengan luas keseluruhan 0,22800 m2. Sedangkan 0,7000 m2 ditempati bangunan rumah sakit. Oleh sebab itu, pengukuran tersebut harus dihentikan, karena tidak melibatkan pihak ahli waris pemilik lahan.

“Memang beberapa waktu lalu, terkait sengketa lahan RSUD, kami sempat menggugat perdata di pengadilan dan keluar putusan (NO) yakni putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil,” katanya.

“Nah artinya, gugatan itu tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi, oleh sebab itu, kesimpulan sementara tidak ada yang menang dan kalah dari putusan hakim,” tambah Puji Raharjo yang didampingi Salim sebagai ahli waris sebagian lahan RSUD.

Pihaknya sudah membuka ruang mediasi dengan pemerintah daerah agar menemukan solusi yang terbaik terkait lahan yang ditempati bangunan rumah sakit. Jika hal tersebut masih belum diindahkan maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan gugatan kembali di pengadilan.

“Berdasarkan data yang kami miliki, dari total bangunan rumah sakit Sampang, ada 14 ribu m2 yang hingga saat ini belum bersertifikat, oleh sebab itu, penyelesaian pengajuan sertifikat tersebut harus melibatkan mediasi pihak-pihak ahli waris,” tuturnya. (awe/mam/waw)

Komentar

News Feed