oleh

Pemkab Sampang Launching Satgas Covid-19 Berdasarkan Inpres 06/2020

Kabarmadura.id/Sampang-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang launching Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 untuk peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19.

Kegiatan itu dilaksanakan di Pendopo Trunojoyo Sampang, yang dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat, Forkopimda Sampang, yakni Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang, Dandim 0828/Sampang Letkol Arm. Mulya Yaser Kalsum, Ketua PN Sampang Irianto Prijatna Utama dan Pj. Sekda Sampang Yuliadi Setyawan.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolik Bupati Sampang Slamet Junaidi beserta Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat meresmikan Satgas Covid-19 dengan memasangkan ban lengan dan rompi kepada anggota Satgas Covid-19 di Kota Bahari. Mereka berdua memberangkatkan anggota Satgas Covid-19 dengan mengangkat bendera hitam putih bercorak catur sebagai penanda bahwa Satgas mulai bertugas.

Dalam sambutannya, Dandim 0828 Sampang, Letkol Arm Mulya Yaser Kalsum menjelaskan, di dalam Inpres Nomor 6 tahun 2020 mengatur berbagai ketentuan, diantaranya mengatur langkah yang diambil oleh seluruh stakeholder yang ada.

Kemudian, adanya pembagian tugas kepada panglima TNI/Polri untuk membantu pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun walikota atau bupati dalam meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Intinya dalam Inpres ini ada pembentukan Satgas Covid-19 untuk lebih mendisiplinkan masyarakat dalam memerangi wabah Covid-19,” ungkapnya, Selasa (18/8/2020).

Adapun untuk ciri-ciri Satgas yang dibentuk ini memiliki tiga macam, yakni satgas bagian pelaksana kegiatan patroli dengan menggunakan ban lengan, satgas Covid-19 bagian penegakan hukum menggunakan rompi berwarna hijau, satgas sosialisasi dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada, baik itu TNI/Polri, Satpol PP, ataupun stakeholder yang lainnya.

Selain itu, Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo mengatakan, di dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Adapun sanksi yang akan diberikan ke sejumlah kategori tersebut dapat dilakukan berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Selain itu, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara untuk penyelenggaraan usaha. Adapun untuk sanksi perorangan nantinya, bisa dikenakan denda berupa nyapu.

“Jadi nantinya bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti protokol kesehatan kami dari Satgas Covid-19 akan melakukan teguran tapi kalau membandel bisa saja dilakukan pencabutan izin usahanya,” tuturnya.

Kendati demikian, untuk menerapkan sanksi tersebut Satgas Covid-19, sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Sampang. Sosialisasi itu nantinya melalui kecamatan, desa, ataupun polsek di setiap kecamatan. (mal/pai)

Komentar

News Feed