Pemkab Sampang Takluk Hadapi Developer Nakal

  • Whatsapp
TERSANDERA: PT AKA menutup akses jalan warga perumahan Manggis Square dengan alasan tanpa izin.

Kabarmadura.id – Sejumlah developer nakal masih bebas beraksi. Hingga 10 tahun membangun perumahan, sejumlah fasilitas umum belum juga dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Akibatnya, kondisi itu dijadikan kesempatan bagi developer atau pengembang untuk berbuat semaunya.

Sementara, Pemkab Sampang juga menunjukkan sikap lunak terhadap pengembang tersebut. Salah satunya pada PT AKA. Sejak 10 tahun terakhir ini, belum menyerahkan berkas perumahan kepada Pemkab Sampang.

Pemkab hanya berkirim surat berisi peringatan. Pada tahun sebelumnya, peringatan juga sudah dilayangkan namun diabaikan. Setelah di tahun ini masalah itu kembali diusik warga, Pemkab Sampang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) kembali berjanji akan memberi peringatan.

Hal itu menyebabkan penghuni perumahan tidak bisa berbuat banyak, terlebih beberapa hari terakhir, sejumlah akses masuk perumahan ditutup sepihak oleh pihak pengembang.

“Sudah 10 tahun lamanya kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk perumahan kami (Manggis Square, red) padahal semua administrasi dan pelunasan sudah kami lakukan,” kata Ketua RT Manggis Square, Moh Jalil.

Pihaknya berharap, Pemkab Sampang bertindak langsung. Alasan yang membuat warga setempat gerah, semua pemenuhan kebutuhan fasilitas umum di perumahan tersebut dilakukan secara swadaya.

Warga berpedoman, seharusnya setelah pembangunan perumahan dirampungkan, developer menyerahkan berkas kepada Pemkab Sampang. Sehingga dalam proses pembangunan, menjadi tanggung jawab Pemkab Sampang.

“Kami ingin berbuat apa kalau semua yang kami lakukan diintervensi, bahkan saat warga membuka jalan baru, ditutup paksa secara sepihak dengan alasan hak miliknya,” tambahnya.

Pihaknya mengancam, jika dalam waktu dekat tidak ada tidak lanjut dari Pemkab Sampang, akan mengadukan kondisi tersebut langsung kepada bupati Sampang.

Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang juga dituntut tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban para pengembang perumahan untuk menyerahkan data aset yang sudah dibangun kepada pemkab setempat.

Sementara itu, Kepala DPRKP Sampang Abd. Hannan melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pertanahan Faisol Ansori membenarkan, bahwa PT AKA belum menyerahkan aset perumahan Manggis Square.

Untuk memenuhi tuntutan warga, dalam waktu dekat pihaknya berjanji akan berkirim surat berisi peringatan kepada pihak pengembang untuk melakukan penyerahan aset bangunan.

“Tahun lalu, kami sudah mengirim surat peringatan, namun hingga kini belum ada penyerahan, mereka mengaku dalam proses pemberkasan,” singkatnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data di DPRKP setempat menyebutkan, di Kota Bahari ada 13 perumahan. Sembilan perumahan sudah menyerahkan data aset ke pemkab. Yakni, Selong Permai, Permata Selong, Barisan Indah, Green Park, Safira, King Resident, Puri Matahari, Permata Indah, dan Graha Abadi.

Dengan demikian, masih ada empat pengembang perumahan yang belum menyerahkan data aset. (awe/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *