Pemkab Sampang Terancam Gagal Pertahankan Status KLA

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) SERIUS: Narasumber mendiskusikan persoalan kekerasan anak pada kesempatan serial diskusi Aliansi  Jurnali Sampang ( AJS).

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Meski menyandang status predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Sampang relatif tinggi. Atas kondisi itu, Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) menggelar serial diskusi dengan mengusung tema “Menyoal Keamanan Anak di Kabupaten Layak Anak” Sabtu (6/11/2021).

Narasumber yang dihadirkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Penyidik PPA Polres, Komisi IV dan aktivis perempuan di daerah yang identik dengan slogan Kota Bahari. Kegiatan itu diikuti oleh aktivis perempuan non pemerintahan dan Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU), perwakilan organisasi kemahasiswaan dan pihak yang kompeten lainnya.

Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sampang, Aipda R Sukardono Kusuma mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak semenjak setahun terakhir diklaim telah mengalami penurunan dari sebelumnya. Sebab jumlah kasus di tahun 2020 hingga 2021, terjadi penurunan sekitar 5 hingga 6 kasus.

“Saat ini paling tren tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Namun secara umum kasus kekerasan anak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni mengatakan,  kedepan harus ada sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melindungi hak-hak anak, menjamin keamanan anak dari kekerasan dan melindungi dari berbagai hal seperti psikis anak. “Jika masih marak kasus kekerasan anak ini, mending tidak mendapat penghargaan KLA, karena yang paling penting adalah prosesnya dalam mewujudkan layak anak ini,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Aktivis Perempuan Sampang Siti Farida menuturkan, dengan menyandang predikat KLA, maka pemerintah bersama aparat penegak hukum seharusnya segera merespon segala bentuk kekerasan terhadap anak. Semisal membuat program inovatif terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Sebab kasus kekerasan anak masih marak terjadi. Bahkan dirinya selama mendampingi kasus kekerasan anak, banyak sekali keluarga korban yang tidak tahu kemana harus melaporkan. Apalagi, yang menjadi korbannya, orang-orang yang wawasannya kurang luas. Sehingga harus segera disikapi dengan program inovatif.

“Pemkab harus bisa menyiapkan call center dan punya penguatan kelembagaan hingga ke tingkat desa, maka  jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak lebih mudah melaporkan dan segera ditindak lanjuti,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Sampang Mohammad Fadeli menyampaikan, perlu waktu dan kerja keras untuk meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Sehingga tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak guna meminimalisir kekerasan terhadap anak.

“Penilaian kabupaten layak ini banyak indikatornya, makanya saat ini kami masih di level pratama, tidak langsung ke level madya. Tapi kedepan kami akan terus berupaya menekan kasus kekerasan dan berbagai hal lain yang diperlukan,” janjinya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *