Pemkab Sampang Upayakan Rencana Bisnis Migas dari PI Petronas Carigali Disetujui

  • Bagikan
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MENUNGGU: Pemerintah menunggu kepastian kesepakatan dana PI dari hasil Sumur Hidayah I di lepas pantai Ketapang, Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Perundingan bisnis minyak dan gas bumi (migas) dana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltdantara antara PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE) dengan Petronas Carigali belum mendapatkan hasil. Namun, Pemerintah Kabupaten Sampang tetap berupaya ada kesepakatan bisnis.

  1. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) BUMD Pemkab Sampang, belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari.

Penawaran mereka belum ada persetujuan, karena tidak adanya kesepakatan soal angka bagi hasil.

Sementara perusahaan BUMD, secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati, maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara persentase yakni 51 persen PT PJU dan 49 persen PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 BOPD sampai 20.000 BOPD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan, pihaknya akan terus berupaya ada hasil dari perundingan bisnis antara PT. PJSE dengan Petronas Caligari.

“Kami akan terus berupaya untuk bisa mengelola bisnis migas. Selama ini masih belum sepakat karena alasan angka bagi hasil,” katanya.

Sebab menurutnya, secara aturan, pemerintah daerah berhak mendapatkan peluang mengelola PI sebesar 10 persen. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Pi Sebesar 10% pada Wilayah Kerja Migas dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bisa mendapatkan pembagian saham sebanyak 10 persen.

Baca juga  Sadar Ancaman,Trash Hero Sampang Perang Lawan Pembiaran Sampah Plastik

“Kami sudah lakukan berbagai cara tapi belum berhasil. Tapi kami akan terus berupaya ada kesepakatan. Ini demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Laki-laki yang akrab disapa Wawan itu mengaku sudah berkali-kali melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun usaha itu belum membuahkan hasil.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan kembali melakukan koordinasi dan komunikasi. Khususnya soal konsultasi penawaran bisnis migas. Ditargetkan, pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari hasil migas yang berada di periaran Kab. Sampang.

Yuliadi Setiawan menambahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak bisa melakukan intervensi,sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk meminta pertimbangan soal rencana kerjasama bisnis migas. (man/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan