oleh

Pemkab Segera Bongkar Bangunan di Sepanjang Tepi Jalur Suramadu

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Bangunan yang ada di sepanjang jalan akses menuju jembatan Suramadu, terdeteksi banyak yang melanggar Peraturan Bupati (Perbub) Bangkalan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengembangan Kawasan Suramadu.

Perbup itu mengatur antara jarak bangunan dengan jalan raya. Di mana bangunan harus membangun minimal 25 meter dari jalan. Hal tersebut membuat perhatian baik dari lagislatif maupun eksekutif.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan selaku pihak yang mengeluarkan izin menyampaikan bahwa bangunan-bangunan yang melanggar itu sudah memiliki izin. Tetapi, pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik masing-masing bangunan menjadi bukan tanggung jawab pihaknya lagi.

“Kalau untuk eksekusi bangunan yang melanggar itu bukan di ranah kami. Kami hanya mengeluarkan izinnya saja,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Perizinan  DPMPTSP Bangkalan Eryadi Santoso.

Pria yang kerap disapa Eric ini melanjutkan, sebelum mengeluarkan surat izin pembangunan bangunan yang ada di sepanjang kawasan akses menuju jembatan Suramadu itu, pihaknya telah memberikan imbauan dan sosialisasi pada pelaku usaha untuk batas jarak bangunan dengan jalan.

Untuk mengingatkan kembali, sebenarnya telah memasang rambu-rambu papan larangan batas jarak bangunan dan jalan. Tetapi, kenyataannya imbauan tersebut diabaikan oleh para pelaku usaha dengan mengabaikan hal itu. Bahkan, tidak hanya bangunan untuk usaha, mulai dari warung hingga masjid yang dibangun dengan mengabaikan Perbup Nomor 28 Tahun 2009.

“Ya otomatis mau tidak mau harus dibongkar,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengaku telah memberikan imbaun mengenai hal itu. Dia menuturkan, telah dipasang papan peringatan di sepanjang kawasan akses jalan menuju Jembatan Suramadu.

“Kami sudah memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan katanya tidak keberatan dibongkar jika melanggar,” terangnya.

Dalam pembangunan yang baru, dia mengingatkan agar para pelaku usaha untuk tertib dalam mengikuti aturan yang telah dikeluarkannya tersebut. Dia juga mendorong, baik kepada camat atau kepala desa yang berada di kawasan itu untuk memperketat para pelaku usaha dalam membangun bangunan.

“Khususnya camat yang disana yakni, camat Labang, Burneh dan Tragah. Ketika ada izin ada pengusaha mendirikan bangunan di sana harus mengikuti syarat tersebut,” paparnya.

Sehingga, jika bangunan bisa tertib, ke depan dia berencana membuat surat keterangan (SK) mengenai tim pengendalian bangunan agar ketika ada yang melanggar segera ditindak.

“Langkah kami akan buat itu agar segera bisa dibongkar bangunanya bagi yang melanggar,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed